WARTABANJAR.COM, TANBU - Bupati Zairullah Azhar meminta seluruh peserta mengikuti Workshop Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan sungguh-sungguh. Dirinya berharap nantinya mereka mampu mengimplementasikan SAKIP dengan baik agar perencanaan lebih berorientasi kinerja dengan skenario evaluasi keberhasilan. Permintaan itu disampaikan Bupati Zairullah saat membuka secara resmi Workshop SAKIP di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Kegiatan itu sendiri digelar di Hotel Galaxy Banjarmasin, Jumat (20/09/2024). Dalam sambutannya Bupati mengatakan, atas nama pemda dirinya menyambut baik pelaksanaan Workshop SAKIP 2024. Dirinya berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan workshop ini serius mengikuti kegiatannya. Kepala Bagian Organisasi Setda Tanbu, Arif Rahman Hakim menambahkan, workshop SAKIP dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola birokrasi yang efektif dan efisian. Kegiatan ini bertujuan mendorong perbaikan sistem akuntabilitasi kinerja instasi pemerintah di lingkup Pemkab Tanbu. Hal itu agar ada peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Selain itu, ucap Arif seperti dikutip Wartabanjar.com, kegiatan ini untuk memperkuat pemahaman mendalam pada perangkat daerah unit kerja. Tujuannya agar mereka memiliki kompentesi dalam menerapkan konsep SAKIP secara menyeluruh. Pada kesempatan itu, Bupati juga menyerahkan sertifikat hasil evaluasi akuntabilitas pemerintah kepada 41 SKPD Pemkab Tanbu. Peringkat pertama diraih Bappedalitbang, kedua Dinas Dukcapil dan ketiga RSUD dr H Andi Abdurrahman Noor. Lalu peringkat keempat diraih Kecamatan Karang Bintang dan kelima Sekretariat Daerah. Hadir pada kegitan tersebut, Sekda Ambo Sakka, Asisten, seluruh Kepala SKPD dan Kasubag Perencanaan masin-masing SKPD. Workshop SAKIP ini sendiri berlangsung dua hari yakni pada 20-21 September 2024 dengan narasumber yaitu Asisten Deputi Koordianasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II Kemenpan RB, Budi Prawira. Narasumber lainnya ada Kepala Sub Direktorat Wilayah III Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Kemendagri, Eko Wulandaru, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Kemenpan RB, Umu Nur Hanifah dan Kepala Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Selatan Siti Norbayah yang diwakili Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja. (Sidik Purwoko) Editor: Sidik purwoko