“Jadi kemarin sudah dibahas secara realistis karena silpa kita yang mengalami penurunan, hampir tersisa 18 Milyar, sehingga anggaran belanja di murni 2024 itu dikurangi hampir 100 Milyar. Dari situlah pembahasan mengenai mana yang harus diprioritaskan,” tambah Ibnu.
Lanjut, pihaknya tentu akan mengantisipasi terjadinya belanja daerah yang terlalu optimis (bengkak) agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa dialokasikan kepada hal yang lebih bermanfaat.
“Mudah-mudahan dengan kebijakan umum anggaran 2025 yang menjadi panduan dalam penyusunan di APBD 2025 dan juga nanti akan disusun oleh anggota dewan baru untuk 2025, kita coba usahakan di anggota dewan lama yang menyelesaikan supaya tuntas pekerjaan mereka,” harapnya.
Oleh karena itu, ia menilai kesepakatan KUA dan PPAS tersebut akan menjadi dasar yang kuat bagi penyusunan APBD tahun anggaran 2025.
“Sehingga kita dapat mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (ernawati)
Editor: Erna Djedi