Selain itu, Festival HAM juga merupakan ruang inspirasi untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran bersama tentang konsep Kabupaten/Kota berbasis HAM oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Festival HAM juga menjadi momentum untuk merayakan praktik-praktik baik pelaksanaan pembangunan dan berkeadilan sosial dengan memperhatikan budaya lokal oleh pemerintah Kabupaten/ Kota di Indonesia.
Baca juga: Gabungan Relawan Jokowi dan Prabowo Bentuk Satgas Anti Judi Online
“Sebagai pemangku kewajiban, para pimpinan daerah perlu diberikan lebih banyak ruang untuk bertukar ide dan pengalaman baik dalam praktik HAM, khususnya dengan pimpinan daerah lain dan peluang kolaborasi bersama mitra kunci lainnya. Sementara sebagai pemangku hak, masyarakat dan komponen kelompok/komunitas sipil juga perlu diberikan pemahaman substansi HAM yang tidak hanya berbasis elit namun juga mencakup HAM sehari-hari,” ujar Ketua Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro seperti dikutip Wartabanjar.com.
Menurutnya, Festival HAM sejak awal digagas oleh masyarakat sipil, sehingga acara ini harus menjadi kesempatan dan hak penuh setiap warga untuk belajar isu HAM, mendapat perlindungan dan pemajuan HAM, memiliki kebebasan penuh untuk menyampaikan kritik, pendapat, atau solusi atas segala permasalahan HAM di sekitar kita.
Baca juga: Ribuan Excavator Haji Isam dari China Tiba di Merauke, Ternyata Akan Garap Proyek Ini
“Di tengah menurunnya skor indeks HAM dan demokrasi kita, masyarakat sipil tidak boleh diam. Negara pun harus menjadikan Festival HAM ini sebagai ajang refleksi dan menindaklanjuti catatan-catatan kritis dari masyarakat sipil menjadi kebijakan-kebijakan yang lebih menghormati, memajukan, dan melindungi HAM,” tegas Ketua Dewan Pengurus INFID, Khairani Arifin. (Sidik Purwoko)