WARTABANJAR.COM, SEMARANG – Berbagai kerawanan yang dapat mencederai demokrasi mendapat sorotan publik dan penggiat demokasi di tanah air. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah juga menyatakan mewaspadai tren kenaikan keberpihakan aparat pemerintahan yang merupakan bagian dari kerawanan dalam Pilkada 2024.
“Keberpihakan aparat dan penyalahgunaan wewenang dalam pilkada termasuk dalam tingkat kerawanan sedang,” kata anggota Bawaslu Jawa Tengah Nur Kholiq saat peluncuran peta kerawanan Pilkada 2024 di Semarang, Rabu 24 Juli 2024.
Menurut dia, indikasi kerawanan dalam tahapan pilkada sudah terlihat di berbagai daerah namun belum bisa dibuktikan secara hukum.
Baca juga:KIM Siap Lawan Anies di Pilkada Jakarta, PDIP Senang: Tanda PDIP Merapat ke Anies?
Bawaslu, lanjut dia, hanya sebatas bisa memberikan imbauan jika ditemukan dugaan keberpihakan aparat menjelang pilkada tersebut.
Ia menjelaskan “surat cinta” bawaslu ditujukan kepada institusi-institusi pemerintah yang diduga berpihak dalam rangkaian tahapan pilkada ini.
Oleh karena itu, ia berharap penyelenggara negara betul-betul bersikap netral di masa pilkada ini.
Bawaslu Jawa Tengah, lanjut dia, telah menyusun peta kerawanan Pilkada.2024 yang berbasis tahapan.
“Peta kerawanan ini berbeda dengan indeks kerawanan pemilu,” katanya.
Baca juga:PDIP Calonkan Jenderal (Purn) Andika Perkasa, Dua Jenderal Tampil di Pilkada Jateng
Ia menuturkan peta kerawanan tersebut merupakan bentuk mitigasi untuk mencegah pelanggaran saat pilkada.
“Kami ingin memastikan kualitas penyelenggaraan pilkada yang demokratis, bermartabat, dan berintegritas,” katanya.(pwk)