WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) seharusnya mempertimbangkan aspek kecakapan seseorang. Hal itu menyusul desakan mundur Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi usai kasus peretasan di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya bulan Juni lalu.
“Menteri itu harusnya pembantu yang punya profesional,” ujar Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansah seperti dikutip Wartabanjar.com di Jakarta, Jumat (05/07/2024).
Latar belakang Budi sebagai Ketua Relawan Pro Jokowi (Projo), membuat sistematika kerja di Kominfo diduga menabrak prosedur. Semua didasarkan atas kepentingan politik.
“Sangat politis sekali dia, mengamankan diri, jadi termasuk persoalan data, juga dia nggak peduli dengan nanti (data) bocor, entah itu kemudian menjadi apa. Nggak ada kepikiran ke sana,” katanya.
Baca juga: Bea Masuk Tekstil Naik, Luhut Bantah Untuk Serang China
Peluang hacker melumpuhkan pusat data patut diduga terjadi karena kecemburuan politik saat Presiden Jokowi menunjuk Budi Arie sebagai menteri. Dugaan kedua adalah adanya kerja sama dengan ‘orang dalam’ untuk memberi informasi celah akses di PDN.
“Naiknya Budi Arie kan ini penuh dengan kecemburuan politik kan sebetulnya, iyalah karena mau seseorang relawan jadi menteri. Itu kan di masa Jokowi,” tegasnya.
Trubus menduga berat untuk Jokowi menggeser posisi Budi Arie sebagai Kominfo. Selain usia pemerintahannya tinggal beberapa bulan sebelum pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih, Budi Arie punya peran besar terhadap panggung politik Jokowi.