WARTABANJAR.COM, DIY – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mentargetkan penyelesaian10.000 hektar permukiman kumuh tahun 2030. Karena penanganan permukiman kumuh di Indonesia merupakan mandat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.
Kawasan Mrican di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menjadi salah satu prioritas penanganan kumuh oleh Kementerian PUPR. Direktorat Jenderal Cipta Karya pada tahun 2023 melakukan penanganan kumuh seluas 21,16 hektar di Mrican yang awalnya merupakan deretan permukiman padat dengan gang sempit di tepi Sungai Gajahwong.
Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan, permasalahan aspek lingkungan seperti ketidakteraturan bangunan, sistem drainase yang tidak baik dan sanitasi yang tidak memadai.
“Kerentanan terhadap kebakaran hingga risiko banjir membuat kita mempunyai tugas untuk berkolaborasi penuntasan kumuh.” katanya seperti dikutip Wartabanjar.com.
Kementerian PUPR melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) DIY, berhasil mengubah wajah kumuh Mrican menjadi permukiman yang sehat, aman, dan layak huni melalui Program Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Mrican Kabupaten Sleman dengan anggaran sebesar Rp29,29 miliar.
Kolaborasi dilakukan bersama Pemerintah Kabupaten Sleman melalui penataan bangunan menjadi lebih teratur, sementara Kementerian PUPR meningkatkan infrastruktur dengan membangun talud sungai, jalan inspeksi dan lingkungan, drainase, jembatan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, Tempat Pengolahan Sampah dengan Konsep 3R (TPS3R), proteksi kebakaran, street furniture, urban farming, micro library, pos pantau banjir, dan ruang terbuka publik.