WARTABANJAR.COM, JAKARTA - Kebijakan pemerintah yang makin membuka keran import dinilai akan merontokkan devisa Indonesia. Impor yang ugal-ugalan bahkan bisa mematikan sektor industri dan tenaga kerja. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan, importasi mestinya difokuskan sebagai kebijakan jangka pendek saja. Hal itu untuk menutupi defisit pangan dan energi yang terus berlanjut. "Besarnya arus impor ini membuat arus USD makin pergi. Bukan hanya rupiah yang terpukul karena meluaskan keran import, sejumlah industri dalam negeri seperti tekstil malah gulung tikar dan merumahkan karyawannya," kata Said Abdullah kepada wartawan, Selasa (18/06/2024). Baca juga: Polres Banjar Bagikan Daging Kurban Langsung ke Rumah Warga Kondisi tersebut makin diperparah dengan perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia. Kondisi itu semakin membuka pintu masuk Bank Sentral Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan suku bunga tinggi sebagai respons atas inflasi tinggi akibat kenaikan harga komoditas global. Dampaknya, kata Said, sejumlah mata uang negara-negara dunia mengalami tekanan hebat, di antaranya Lira, Yen, Won, Bath, Riyal, Peso hingga Rupiah. Semuanya terjerembab dalam nilai tukar yang rendah. "Kecenderungan rupiah loyo disebabkan situasi eksternal dan internal. Belakangan investor menarik diri, khususnya dalam perannya sebagai buyer di Surat Berharga Negara (SBN)," ungkap Said seperti dikutip Wartabanjar.com. Baca juga: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kalsel Sembelih Hewan Kurban Untuk diketahui, nilai mata uang rupiah saat ini berada di level Rp15.317 hingga 16.483 per Dolar AS. Angka ini menunjukkan minus 5,25 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk itu, Said meminta pemerintah agar tak terlena dengan data inflasi rendah di level 3 persen. Sebab, inflasi rendah semata-mata tidak bisa terbaca sebagai terkendalinya harga kebutuhan pokok rakyat. "Jika disandingkan dengan sejumlah data lainnya seperti berlanjutnya keputusan sejumlah industri merumahkan karyawan, tingkat konsumsi rumah tangga pada tahun 2023 dan berjalan 2024 tidak setinggi tahun 2022," tukas Said. (Sidik Purwoko) Baca juga: Diancam Viralkan LGBT, Guru Honorer di Palangka Raya Datangi Polda Kalteng Editor: Sidik Purwoko