Muhaimin menambahkan permasalahan yang terjadi berkaitan dengan biaya, baik biaya yang dikeluarkan jamaah maupun negara. Menurutnya, harus ada negosiasi ulang dan penataan ulang agar para jamaah haji merasa nyaman.
Untuk itu, tambah Muhaimin, perencanaan yang matang sejak awal sangat penting dengan mempertimbangkan kebutuhan jamaah. Jangan sampai persiapan dilakukan dengan keterdesakan atau dadakan.
Baca juga: Harga TBS Kelapa Sawit Turun Meski Tahun Kemarin Melimpah Ruah
“Ledakan jumlah jamaah harus diantisipasi dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Negara kita kuat, pemerintah kita besar, masa menangani hal seperti ini saja tidak bisa? Harus bisa,” katanya.
Menurutnya pemerintah perlu mengambil peran dominan dalam menentukan fasilitas jamaah haji. Hal itu pun sudah ditekankan oleh DPR dalam setiap rapat bersama Kementerian Agama.
“Harus ada revolusi penyelenggaraan haji dari awal, perbaikan total sehingga kondisi yang memprihatinkan ini tidak terulang lagi. Revolusi penanganan haji dimulai dari sini, kita akan benahi total,” kata Muhaimin.
Ke depannya, dia berharap pemerintahan baru yang akan terbentuk benar-benar melihat fakta ini dan tidak mendiamkan serta mengulang masalah yang sama setiap tahunnya.
Baca juga: Pemerintah Bangun Pengaman Pantai Gelora Untuk Cegah Abrasi
Muhaimin juga ingin temuan-temuan ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan jamaah haji Indonesia pada masa mendatang. (Sidik Purwoko)
Editor: Sidik Purwoko