WARTABANJAR.COM, JAKARTA - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemedikbud Ristek) diingatkan agar tidak salah langkah menentukan kebijakan terkait dunia pendidikan. Pasalnya, Kemendikbud Ristek belakangan ini kerap menjadi sorotan masyarakat menyusul sejumlah kebijakannya yang kontroversial. Hal itu disampaikan anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin, saat menjadi Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Biaya Pendidikan Komisi X DPR RI ke Kota Bogor, Jawa Barat. "Membangun jembatan salah bisa diperbaiki, namun mengelola pendidikan salah, rusaklah negeri ini," kata Djohar dikutip Wartabanjar.com, Senin (17/6/2024). Karena itulah DPR membentuk Panja biaya pemdidik Salah satu alasan dibentuknya Panja Biaya Pendidikan kata Djohar, guna memperbaiki tata kelola pendidikan Indonesia sebagaimana amanat dari konstitusi dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Baca juga: Timwas Haji DPR: Doakan Kebebasan Palestina Pada Momen Idul Adha 1445 H "Karena kami memandang pentingnya pengelolaan pendidikan yang baik bagi sebuah negara," ucap Djohar. Karenanya, kata dia, kunjungan Tim Panja Biaya Pendidikan Komisi X DPR bertujuan untuk menampung semua masalah dan masukan terkait sektor pendidikan di masing-masing daerah. Adapun darin kunjungan itu, aspirasi berkenaan dengan tak adanya sekolah menengah atas negeri (SMAN) dalam satu wilayah, hingga kekurangan tenaga pengajar dan lain sebagainya sudah tertampung oleh Tim Panja Biaya Pendidikan. Baca juga: Anggota DPR Anita Jacoba Semprot Mendikbud, Minta KPK Periksa Nadiem "Tentu semua permasalahan tersebut akan kami bahas dan diskusikan kembali dengan pihak pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan, untuk kemudian mencari solusi terbaik bagi semuanya," jelasnya. "Termasuk jika diperlukan penambahan anggaran untuk menutupi berbagai masalah kekurangan sekolah dan guru tadi," tambahnya. Seperti diketahui, Kemendikbud Ristek akhir-akhir ini menjadi sorotan buntut kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang ugal-ugalan. Akibatnya, Mendikbud Nadiem Makarim dimarahi habis-habisan dalam rapat kerja di DPR. (Sidik Purwoko)
Editor: Sidik Purwoko