Ngabalin meyakini bahwa akuntabilitas sistem pemerintahan di Indonesia sama sekali tidak diragukan.
Ngabalin juga memastikan bahwa mandat yang mereka emban bukan sebagai politik balas budi.
Baca juga: DPR Minta Katering Jemaah Haji Dievaluasi Karena Keluhan Basi
“Sama sekali tidak ada hubungannya, jauh,” ucapnya.
Ngabalin mengimbau masyarakat untuk menghargai kapasitas dan kapabilitas seseorang dalam mengemban jabatan publik.
“Jangan dipikir dinastilah, nepotismelah, dikit-dikit,” katanya.
Sebelumnya, Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar menilai, penunjukan orang terdekat pemimpin politik untuk memegang jabatan penting di sebuah perusahaan akan menimbulkan pertanyaan publik terkait transparansi dan akuntabilitas.
“Ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang transparansi, akuntabilitas dan faktor politik dalam pengelolaan perusahaan,” katanya seperti dikutip dari Tempo, Selasa (11/06/2024).
Keterlibatan faktor politik dalam pengelolaan perusahaan BUMN, dinilai dapat menimbulkan konflik kepentingan.
Baca juga: Pemerintah Targetkan 30 RIbu Inovasi Daerah, Buruan Daftar!
“Ini bisa merugikan perusahaan, karyawan, bahkan masyarakat secara keseluruhan jika keputusan yang diambil tidak memperhatikan kebutuhan nyata perusahaan BUMN,” ujarnya. (Sidik Purwoko)