Diakuinya, dengan pemahaman yang mendalam dan penerapan yang tepat terhadap aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan, kita dapat mencapai tujuan bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai langkah awal untuk memastikan tata kelola yang baik dan integritas yang tinggi di dalam lingkungan kerja kita. Kita ketahui, pemerintah daerah, melalui kepala daerah, memiliki peran yang krusial dalam menetapkan strategi pencegahan korupsi,” tambah Subhan.
Menurut Subhan, salah satunya dengan membentuk kelompok kerja khusus yang bertanggung jawab secara khususnya dalam melaksanakan upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah.
Kelompok kerja ini merupakan motor penggerak dalam mengawal integritas dan transparansi di setiap lapisan pemerintahan daerah.
Dengan memperkuat komitmen bersama dan dengan adanya langkah-langkah konkret yang diambil oleh setiap elemen pemerintahan, kita dapat memastikan bahwa praktik-praktik korupsi dapat dicegah sejak dini.
“Oleh sebab itu, dalam tataran teknis peran inspektorat sangatlah penting, khususnya sebagai unsur pengawas yang turut serta dalam memastikan efektivitas dari pelaksanaan upaya pencegahan korupsi di daerah. Selain itu, peran badan pengelola keuangan dan aset daerah, selaku satuan kerja yang memang menangani manajemen BMD, juga sangatlah krusial dalam upaya pencegahan korupsi,” ungkapnya.
Melalui sosialisasi tersebut, dirinya berharap agar setiap individu yang terlibat dalam proses pemerintahan daerah dapat memahami betapa pentingnya peran masing-masing dalam membangun tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek korupsi. (ernawati/mc)