Menurut dirinya tantangan dan kendala bansos dilapangan yaitu Pendistribusian buku tabungan dan KKS serta penggantian KKS yang rusak atau hilang dan terhambat kekosongan KKS instan dalam kurun waktu yang lama (untuk Bank BRI).
“Juga Kondisi geografis di beberapa Kab/Kota seperti pegunungan, sungai, laut, kondisi jaringan tidak tersedia, juga tidak adanya agen terdekat dan terbatasnya layanan perbankan yang akhirnya menghambat proses penarikan bantuan oleh KPM dan sulitnya koordinasi dengan pihak PT POS dalam menentukan jadwal penyaluran,” ujar Gusnanda.
Sementara itu juga adanya POS cabang yang menitipkan dana kepada aparat desa dan menurut petugas POS didalam juknis penyalurannya diijinkan kalau KPM diwakilkan kepada aparat desa selama ada surat dan berita acaranya.
Baca juga: Peduli Warga Tertimpa Musibah, UPZ Bank Kalsel Salurkan Bantuan untuk Korban…
Hal ini menimbulkan kekhawatiran dikarenakan sudah ada laporan dimana KPM membayar sejumlah tertentu atas jasa aparat desa/pihak lainnya yang terkait mengambilkan dana bantuannya.
“Masih kurang sinkronisasi data pada pihak Himbara dengan data di Dinas Sosial Kab/Kota serta kekosongan pendamping pada lokasi lokasi yang mayoritas lokasi geografis sulit dan wilayah akses menyebabkan kurangnya pengawasan penyaluran dan tidak maksimalnya penyaluran pada wilayah tersebut,” tambahnya.
Berdasarkan hasil rekapitulasi pencairan Bansos PKH sampai tahap 2 tahun 2023 Dinas Sosial Prov Kalsel memberikan apresiasi kepada Dinsos Kabupaten/Kota yang melakukan pencairan Bansos PKH dengan realisasi tertinggi yaitu:
1. Kabupaten Hulu Sungai Tengah (99,43 persen)
2. Kabupaten Hulu Sungai Utara (99,41 persen)
3. Kabupaten Tabalong (99,29 persen).