WARTABANJAR.COM, BANJARMASINÂ – Mengatasi permasalahan dan ketidaksesuaian data penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) antara Bank Himbara, PT POS Indonesia dengan data yang ada di Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Kalsel melaksanakan Rekonsiliasi Penyaluran Bantuan Sosial tahap I-II bulan Juli-Agustus PKH 2023.
Plt Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Muhammadun diwakili Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Gusnanda Effendi mengatakan, di Kalsel PKH pada triwulan I dan II 2022 berjumlah 194.502 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sedangkan pada 2023 berjumlah 212.057 KPM.
“Ada penambahan menjadi 17.555 KPM yang tersebar pada 13 Kabupaten/Kota Se-Kalsel. Dengan penambahan jumlah KPM yang begitu signifikan namun belum diiringi dengan penambahanan jumlah pendamping. Adapun jumlah pendamping PKH di Kalsel saat ini sebanyak 420 orang,” kata Gusnanda, Banjarmasin, Kamis (26/10/2023).
Dilihat dari jumlah KPM dan pendamping saat ini, dipaparkan Gusnanda, efektifnya satu orang pendamping itu hanya mendampingi sebanyak 241 KPM.
Baca juga: Viral Aksi Arogan Satpam TMII Hardik Emak-emak PKL, Berujung Minta Maaf…
Akan tetapi yang terjadi saat ini masih ada pendamping yang lebih dari 241 KPM. Tentunya hal ini belum sebanding antara penambahan KPM PKH dengan penambahan pendamping.
“Kondisi saat ini tentunya membuat para SDM PKH khususnya pendamping PKH untuk lebih bekerja cerdas, keras, ikhlas, tuntas dan waras lagi dalam melaksanakan tugasnya serta diperlukanya peran dan tanggung jawab dari SDM PKH dalam terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat,” ucap Gusnanda.