WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Sistem zonasi yang diberlakukan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menimbulkan pro kontra setelag munculnya sejumlah kecurangan.
Menanggapi itu, Muhadjir Effendy Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI menegaskan kecurangan yang muncul dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi bukan karena kesalahan sistem.
“Kalau kecurangan numpang kartu keluarga (KK), itu kan bukan salahnya sistem, tapi pengawasannya yang tidak jalan,” kata Muhadjir dilansir Antara pada Sabtu (22/7/2023).
Menurutnya, untuk mencegah kecurangan, pemerintah daerah seharusnya dapat mengantisipasi dengan merencanakan dan memetakan jumlah kursi di sekolah negeri pada enam bulan sebelum PPDB.
Ia mencontohkan jumlah kursi saat PPDB SMP mendatang seharusnya sudah dapat dihitung berdasarkan jumlah siswa yang saat ini duduk di bangku kelas 6 SD di zona setempat.
Muhadjir menilai sistem zonasi sejatinya lebih bagus dibandingkan kembali pada sistem lama yang telah melahirkan banyak masalah seperti pemalsuan nilai hingga jual beli kursi.
Bahkan, menurut dia, belajar dari sistem lama guru juga ikut berlomba-lomba untuk dapat mengajar di sekolah negeri favorit.
Meski demikian, Muhadjir menyatakan tidak masalah apabila ada sebagian pihak yang menilai kebijakan zonasi perlu dievaluasi atau bahkan diganti.
“Kalau mau kembali ke sistem lama silakan. Kalau menurut saya perbaikilah sistem yang ada ini, silakan diubah kalau sudah tidak cocok dan memang seharusnya begitu, harus selalu ada evaluasi dan perbaikan,” kata dia. (berbagai sumber)