Kembali diingatkan bahwa pemerintah tetap berkomitmen bahwa pembiayaan pembangunan IKN Nusantara akan berasal dari APBN sebesar 20 persen dan 80 persen berasal dari investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Pemerintah Indonesia terus mengajak investor baik dari dalam negeri dan luar negeri untuk terlibat dalam pembangunan IKN Nusantara. Hal ini perlu dilakukan mengingat pemerintah berkomitmen untuk tidak membebankan pembangunan IKN pada APBN. ”Pembangunan IKN Nusantara tidak boleh memberatkan APBN, maka dari itu kita akan kerja keras untuk mencari investor yang dapat diajak bekerjasama dalam membangun proyek bersejarah ini,” tutup Bambang.
Total nilai investasi dari ketiga investor tersebut adalah sekitar Rp41 triliun dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Berikut adalah rincian nilai investasinya, Summarecon sebesar Rp1,67 triliun, RBN-CCFG sebesar Rp30,8 triliun dan KLHC sebesar Rp8,65 triliun.
Sekretaris Perusahaan Summarecon, Agung Jemmy Kusnadi mengatakan pihaknya sangat bangga dapat terlibat dalam pembangunan IKN Nusantara dan Summarecon akan selalu mendukung proyek yang dapat memberikan dampak positif untuk perekonomian bangsa.
”IKN Nusantara adalah proyek bersejarah dan kami bangga dapat menjadi bagian dari sejarah Indonesia,” tegas Agung.
Dengan sudah mendapatkan SIPP, para investor selanjutnya akan melakukan studi kelayakan yang komprehensif dengan mencakup konsep desain, ruang lingkup proyek, dan rekomendasi teknologi yang mengoptimalkan project life cycle cost.