Kepada awak media yang berhadir di Kandangan, Sabtu (5/11/22), Fawahisah menjelaskan bahwa mekanisme yang dilakukan tim keabsahan atau verifikasi dan tim TD hanya mematuhi aturan yang telah dibuat untuk Porprov dari Koni Provinsi ke Koni Daerah.
Baca juga: Siap-siap Pemilik Akun Centang Biru di Twitter! Bayar Rp 125 Ribu/Bulan
“Dari acuan itu dipersyaratkan bahwa, yang pertama mengikuti Porprov adalah yang telah mengikuti Kejurprov. Sementara Kabupaten Banjar memaksakan yang tidak ikut Kejurprov dapat ikut Porprov,” kata Fawahisah.
Menurut Fawahisah, Kabupaten Banjar tetap bersikeras. Padahal, aturan itu sudah diperjelas dan dipertegas dalam Handbook.
Terkait informasi tersebut yang dibilang begitu cepat oleh Kabupaten Banjar cabor Karate, hal itu dibantah keras oleh H Fawahisah Mahabatan. Pasalnya, kata dia hal itu salah dan menyarankan untuk mengkonfirmasi kepada Kon5i.
“Karena yang menyebarkan Handbook itu adalah KONI. KONI Provinsi sebagai induk organisasi yang memverifikasi data dan administrasi,” jelasnya.
Fawahisah menduga lantaran kecewa, oknum ofisial tim karate Kabupaten Banjar kemudian menarik dan menahan id card atlet mereka yang akan bertanding. Padahal sebagian dari atlet karate Kabupaten Banjar yang memenuhi syarat, masih termasuk dalam Drawing dan siap untuk bertanding.
“Orangtua dari atlet yang bisa bertanding itu kemudian mendatangi kami, dan menanyakan kenapa anaknya tidak bisa bertanding. Kami jelaskan bahwa mereka tidak bisa bertanding lantaran tidak memegang id card. Sementara id car itu merupakan salah satu kelengkapan wajib yang harus dimiliki atlet. Kalau tidak ada id card, otomatis tidak bisa bertanding,” urainya.