“Maka, ketika ada kejdian seperti kasus skimming, harusnya bisa langsung close dengan algoritma yang didesan khusus,” ungkapnya.
Lanjut Rudy, keberadaan Bank Kalsel hendaknya dirasakan oleh masyarakat. Bagaimana supaya kredit Bank Kalsel seimbang antara UMKM dengan korporasi.
“Kami juga merekomendasikan agar pembuatan business plan lebih terasa di masyarakat, selama ini kami nilai belum maksimal ke masyarakat. Bank Kalsel sebagai bank daerah punya tanggungjawab moral untuk itu,” bebernya.
Direktur Utama Bank Kalsel, Hanawijaya mengatakan, Pemerintah melalui BPKP sebagai advisor agar Bank Kalsel tumbuh dan berkelas. BPKP mewanti-wanti memperbaiki GRG, tetapi jangan melupakan kesejahteraan pemegang saham yakni ada kaitannya dengan APBD yang mana dalam bentuk PAD.
“Kami berdiskusi panjang, dan melengkapi atau membenahi yang masih bolong-bolong,” katanya.
Diskusi dengan BPKP, satu visi dengan Bank Kalsel harus memberikan kinerja optimal dan mengeksekusi bisnis harus komplit antara internal dan eksternal.
Lanjutnya, dalam penilaian pemberian kredit, Bank Kalsel lebih peduli dan mekanisme secara skoring maka harus memenuhi kriteria-kriteria tersebut. (Has)
Baca Juga :
Ada Apa? Perwakilan BPKP ‘Undang’ Bank Kalsel, Soroti Kinerja
Editor : Hasby