Belanja Rendah
Selain kemandirian fiskal, sebagian besar Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan ternyata belum mengalokasikan pagu belanja sesuai dengan ketentuan.
Sebagai contoh, sebanyak sebelas Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai melebihi 30 persen dari APBD.
“Hanya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, dan Pemerintah Kabupaten Balangan yang mengalokasikan belanja pegawai sesuai dengan ketentuan,” tegas Rudy.
Beratnya lagi, beberapa Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan belum mengalokasikan minimum 20 persen dari APBD untuk urusan pendidikan, yaitu Pemerintah Kabupaten Balangan dan Pemerintah Kabupaten Tapin.
Padahal, saat krisis energi dan pangan saat ini, realisasi belanja Pemerintah Daerah sangat penting untuk mendongkrak perekonomian, khususnya untuk menyerap produk lokal dan menggerakkan perekonomian daerah.
Belanja Pemerintah Daerah juga berperan sebagai peredam kejut dampak inflasi, terutama dengan belanja wajib 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) dan Belanja Tidak Terduga (BTT), yang diarahkan untuk belanja bantuan sosial, subsidi sektor transportasi, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan sosial lainnya.
Ditambahkan oleh pemegang Certified Risk and Governance Professional (CRGP) tersebut, total alokasi belanja wajib untuk penanganan inflasi di Kalimantan Selatan dari DTU sebesar Rp147.560.729.661. Namun, hingga saat ini, belum terjadi realisasi anggaran kegiatan penanganan dampak inflasi di daerah Kalimantan Selatan. (has)