WARTABANJAR.COM, BANJARBARU – Empat Kabupaten di Kalimantan Selatan beresiko gagal capai target dalam realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Yakni Kabupaten Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan pun ingatkan dampaknya, yakni keempat kabupaten di Kalsel itu belum mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Diungkapkan Kepala Perwakilan BPKP Kalsel, Rudy M Harahap kepada Wartabanjar.com, Selasa (18/10).
“Rendahnya realisasi ini akan berdampak pada kemampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah,” katanya.
Dalam atensi yang disampaikannya, Rudy menguraikan sebanyak 12 Pemerintah Daerah belum memiliki kemandirian fiskal.
Memasuki triwulan III tahun 2022, terungkap hanya 1 Pemerintah Daerah yang ‘memiliki kemandirian fiskal’, yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) di atas 0,50, sedangkan 1 Pemerintah Daerah ‘menuju kemandirian fiskal’, yaitu Pemerintah Kota Banjarbaru, dengan IKF di atas 0,25.
Rudy meminta, para kepala daerah lebih gigih dalam menggali potensi yang ada di daerahnya untuk memiliki kemandirian fiskal.
Untuk itu, para kepala daerah harus membangun kesadaran masyarakat dalam membayar pajak serta meningkatkan kualitas manajemen organisasi perangkat daerah (OPD), terutama leadership OPD dalam menciptakan kemudahan dan digitalisasi pembayaran pajak.