Ia juga mengatakan, mereka menunggu pembahasan tersebut, tetapi yang dibahas hanyalah masalah mafia Minyak dan Gas alam (Migas) dan penurunan BBM saja.
“Setelah satu jam menunggu, malah tak ada pentingnya bagi kami para ojol, mereka hanya membahas tentang BBM dan mafia migas yang permasalahannya sudah berulang-ulang, tapi dampak nya pada 9 bahan pokok tak ada, jawaban yang kami dapat” pungkasnya.
Setelah kepergian para perwakilan ojol dari ruangan itu, audiensi tetap berlanjut menyisakan para mahasiswa dan anggota DPRD Kalsel.
Audiensi tersebut berlangsung sampai pihak DPRD menandatangani surat Kesepakatan Penolakan BBM yang di tanda tangani oleh perwakilan anggota DPRD Kalsel dan juga perwakilan mahasiswa yang hadir.
Sementara itu, Ketua Umum PMII Kalsel, Khairul Umam mengatakan, ada beberapa hal yang membuat kecewa.
“Yang pertama, Wakil Rakyat DPR RI yang sudah jelas diundang hari ini pada surat Rapat Dengar Pendapat (RDP) tidak hadir, membuat kecewa besar,” ungkap Khairul.
“Yang kedua, ada hal penting yang harus kita sepakati disini, terutama dalam masalah BBM ini,” lanjutnya.
Ia juga menyampaikan, kesepakatan akan kenaikan kuota BBM ini cuma harus digarisbawahi. “Kita harus mendorong pembentukan Satgas mafia minyak ini,” tegasnya.
Kepala Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan, H Birhasani, yang turut hadir dalam pertemuan itu mengatakan pengaruh signifikan dari kenaikan harga BBM akan lebih terasa seminggu ke depan terhadap kenaikan bahan pokok maupun bahan yang lain.
Birhasani juga menuturkan, bahwa kenaikan harga bahan pokok yang sekarang ini bukan karena kenaikan BBM, akan tetapi harga tersebut adalah harga modal dan pasokan lama.