WARTABANJAR.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menemukan lebih dari dua bukti permulaan pada dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) izin pertambangan di Tanah Bumbu Kalimantan Selatan.
Diungkapkan Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada Wartabanjar.com, Kamis (21/7/2022).
Lebih lanjut, Ali Fikri menyampaikan, dari dari jawaban KPK yang telah dibacakan dan diserahkan kepada Hakim praperadilan telah diuraikan pula hal-hal berikut.
Penanganan perkara TPK dugaan suap dan gratifikasi terkait izin pertambangan di Tanah Bumbu Kalsel berawal dengan adanya laporan masyarakat yang diterima KPK sekitar Februari 2022.
“Dari hasil telaahan baik objek dan subjek laporan masyarakat yang diterima KPK tersebut sebelumnya belum pernah ditangani oleh penegak hukum lain,” katanya.
Sehingga lanjut Ali Fikri, kemudian KPK melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dan klarifikasi berbagai pihak diantaranya pihak Dinas ESDM Tanah Bumbu, pihak ESDM Provinsi Kalsel, pihak PT PCN serta analisis berbagai dokumen terkait kasus dimaksud.
“Dari serangkaian penyelidikan kemudian dikumpulkan data, informasi dan dokumen sebagai bukti permulaan sehingga disimpulkan telah lebih ditemukan dua alat bukti diantaranya surat atau dokumen berjumlah 129 dokumen dan 18 orang yang telah memberikan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan, termasuk permintaan keterangan terhadap MM serta alat bukti petunjuk berupa bukti elektronik,” bebernya.
Berikutnya dari bukti permulaan tersebut maka sekitar Juni 2022 KPK meningkatkan ke tahap penyidikan.
Dari proses penyelidikan juga telah ditemukan fakta adannya dugaan penerbitan perijinan pertambangan dengan peran Mardani H Maming selaku Bupati Tanah Bumbu.
Penyelidik juga menemukan fakta ada dugaan pelimpahan ijin usaha pertambangan operasi produksi batubara PT Bangun Karya Pratama Lestari kepada PT PCN yang dilakukan MM selaku Bupati Tanah Bumbu. Padahal hal tersebut bertentangan dengan UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Setelah PT PCN beroperasi dalam penambangan batubara, MM diduga mendirikan beberapa perusahaan yang difasilitasi dan dibiayai oleh PT PCN.
Beberapa perusahaan dimaksud sebenarnya direksi dan pemegang sahamnya masih berafiliasi dengan MM yang kemudian dalam aktifitasnya dibungkus dalam formalisme perjanjian kerjasama “underlying” guna memayungi adanya aliran uang dari direktur PT PCN melalui beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan MM tersebut sekitar sejumlah Rp 104,3 Miliar.
