WARTABANJAR.COM, BANJARBARU – Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan melakukan audit kerugian negara atas dugaan penyimpangan pengadaan aset daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Hal itu terungkap melalui laman resm BPKP Perwakilan Kalsel.
Di laman tersebut, disebutkan tim dari BKPP melakukan observasi dan wawancara pada 4 sampai 15 April 2022.
“Perwakilan BPKP Kalsel melakukan observasi fisik dan wawancara di Kota Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka penghitungan jumlah kerugian keuangan negara/daerah sebagai akibat adanya dugaan penyimpangan pada pengadaan aset daerah,” begitu siaran di laman BKPK Kalsel.
Disebutkan juga, kegiatan itu dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum (APH) setempat setelah melalui tahapan ekspose dan telaah kasus.
Disebutkan, kegiatan observasi lapangan berupa pengamatan fisik secara langsung ke lokasi tempat aset daerah berada, dilain pihak wawancara dilakukan dilakukan kepada seluruh pihak terkait yang melaksanakan pengadaan aset daerah.
Dalam Audit PKKN tersebut, baik observasi lapangan maupun wawancara oleh Tim Auditor didampingi oleh aparat penegak hukum (APH) yang meminta bantuan audit.
“Dan yang lebih penting, Tim Auditor harus mendokumentasikan kegiatan observasi lapangan dan wawancara serta menuangkannya dalam Kertas Kerja Audit (KKA) sebagai bukti bahwa pernah melakukan pengamatan langsung ke lokasi,” tulis laman BPKP.
Sebelumnya, pasca penggeledahan yang dilaksanakan oleh tim Penyidik Pidana Khusus ( Pidsus) Kejaksaan Negeri ( Kejari )Hulu Sungai Selatan ( HSS) di Kantor Dinas Pertanian Serta Kantor Dinas Perikanan bulan Januari 2022 lalu, dari proses Penggeladahan tersebut beberapa dokumen program Kegiatan yang Bersumber dana dari APBD Tahun 2011-2016 berhasil disita untuk kepentingan Penyidikan.