Hambatan lain yang dijumpai adalah pemerintah daerah meminta PT Pos Indonesia menunda penyaluran bansos sembako kepada Keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum mengikuti vaksinasi.
Percepatan penyaluran bansos PKH yang dilakukan melalui bank penyalur telah dilakukan pemantuan pemanfaatannya, sedangkan penyaluran bansos sembako melalui PT Pos Indonesia dalam bentuk uang tunai sampai dengan saat pemantauan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan belum dilakukan pemantauan pemanfaatannya.
Pemantauan pemanfaatan bansos PKH dan bansos sembako seharusnya tidak terlambat dilakukan agar tujuan penyaluran Bansos sebagaimana yang telah ditetapkan dapat dilakukan percepatan penyalurannya.
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah memberikan rekomendasi kepada Gubernur Kalimantan Selatan agar mempercepat pemberian vaksinasi kepada KPM bansos sembako dan menyelesaikan permasalahan KPM bansos sembako yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin dalam rangka percepatan penyaluran bansos sembako; dan memerintahkan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengaktifkan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) dalam pelaksanaan pemantauan pemanfaatan bansos Sembako.
Untuk mendukung kerberhasilan penyaluran bansos berikutnya, keberhasilan percepatan vaksinasi pada KPM harus terus didorong dan menjadi komitmen bersama serta pemantauan pemanfaatan bansos tidak boleh ditunda agar tujuan penyaluran bansos dapat tercapai. (edj)
Editor: Erna Djedi