WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Kabar tak sedap menerpa tubuh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalsel. Salah satu komisionernya diduga mencairkan dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif saat kunjungan kerja di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Tabalong pada 4 dan 5 November 2021 lalu.
Wartabanjar.com mencoba mengonfirmasi dengan oknum komisioner yang dimaksud. Melalui sambungan telepon, oknum yang diduga mencairkan SPPD fiktif itu tidak mengangkat.
Begitu pula melalui chatting whatsaap, anggota komisioner KPID Kalsel yang diketahui salah seorang dosen di perguruan tinggi di Kalsel itu juga tidak memberikan tanggapan.
Hingga berita ini ditayangkan, wartabanjar.com masih berupaya mengonfirmasi kepada komisioner KPID Kalsel tersebut, Rabu (16/2/2022) sekitar pukul 17.25 Wita.
Info didapat, Agenda kerja tersebut terkait dengan migrasi televisi teknologi analog ke digital. Dituding salah seorang oknum komisioner tak ikut dalam kegiatan kunjungan kerja tersebut dan hanya diikuti beberap komisioner dan staf sekretariat.
Meski tidak mengikuti kunker di Kabupaten HSU dan Kabupaten Tabalong, oknum komisioner itu tetap mencairkan dana SPPD yang diduga fiktif itu.
Dana SPPD yang diduga fiktif dicairkan Rp 965 ribu per tanggal 2 Desember 2021.
Kunker terkait migrasi televisi teknologi analog ke digital ke Kabupaten HSU dan Tabalong itu berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Azhari Fadli untuk tujuh orang komisioner beserta tiga orang staf.
Pada daftar tanda terima uang harian dan uang transport perjalanan dinas dalam daerah, kunjungan kerja dan koordinasi terkait migrasi televisi teknologi analog ke digital di Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Utara pada 4 dan 5 November 2021, ada 7 komisioner menandatangani.