WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN-Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Barito mengidentifikasi Kalsel mengalami kerusakan lahan lebih dari 4.700 hektare.

Kabid Pengelolaan Ruang Laut Dislautkan Provinsi Kalsel, Ariyadi Noor menyampaikan, apabila diakumulasikan secara pengelolaan kelautan khusus percepatan penanganan rehabilitasi ekosistem mangrove tercatat ada sekitar 100 tahun atau 2122.

Dia mengatakan perluanya perbaikan lahan rusak tersebut sebagai langkah sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

Melalui gerakan nyata Presiden RI, Joko Widodo, dari 4.700 lahan kritis di Kalsel sedikitnya 3.000 hektare dijadikan target realisasi dalam percepatan penanganan rehabilitasi mangrove secara berkelanjutan ini diakui sangat baik sebagai tindaklanjut program padat karya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Hal ini diucapkannya di sela meninjau lokasi hutan mangrove di Desa Segumbang, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Selasa (30/11/2021).

Saat ini, Kalsel masih melakukan rehabilitasi ekosistem hutan mangrove seluas 3.000 hektare secara berkelanjutan, sementara lahan kritis yang harus kembali diperbaiki adalah sekitar 1.700 hektare.

“Kami pun mendukung apabila ada pembinaan kelompok pelestari dan Pokdarwis dan Dislautkan Kalsel akan melukan demontrasi plot (Demplot) program yang serupa nantinya, tentu dengan adanya program rehabilitasi ini setidaknya terus bersinergi untuk bekerjasama agar terbangun secara baik dan maksimal,” bebernya.

Menanggapi itu, Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengungkapkan selain sudah mengidentifikasi luas lahan untuk pemulihan ekosistem mangrove yang ditetapkan sebesar empat ribu hektar lebih itu, anggaran yang diperlukan juga harus benar-benar disiapkan pemerintah.

Bahkan, Wakil Ketua Fraksi dari Partai Golkar di DPRD Kalsel yang akrab disapa Paman Yani membidangi ekonomi dan keuangan ini menegaskan, agar pemerintah bisa segera melaksanakan program ini secepatnya sebagai langkah dalam percepatan pemulihan ekosistem mangrove khususnya di Tanah Bumbu.

“Saya minta tahun depan program ini sudah harus berjalan karena selain dikomunikasikan dengan masyarakat sekitar, pemerintah pusat juga bisa tetap bersinergi baik pemerintah pusat ataupun daerah,” tegasnya.

Kepala Desa Segumbang, Mustafinal menyambut baik hal ini.