“Meskipun demikian penting untuk diingat bahwa vaksin tetap tidak bisa mencegah naiknya kasus jika tidak dibarengi dengan penerapan disiplin protokol kesehatan,” tehas Wiku.
Namun, upaya meningkatkan cakupan vaksinasi dosis lengkap harus terus dilakukan. Sebagai upaya perlindungan maksimal kepada minimal 70 persen populasi masyarakat.
Dengan belajar dari pengalaman 4 negara dimaksud, Wiku menekankan bahwa kebijakan yang tergesa-gesa dan tidak berhati-hati dapat mengakibatkan lonjakan kasus yang sangat tajam.
Bahkan, penerapan kebijakan yang kurang tepat dapat memicu resistensi dari masyarakat terhadap perubahan kebijakan yang tiba-tiba dan berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan.
Sementara, kepatuhan protokol kesehatan terutama memakai masker sangat berpengaruh besar dalam menekan penularan. Kebijakan bebas masker meskipun sudah vaksin tetap tidak bijak untuk diterapkan karena masker adalah tameng utama kita dalam melawan pandemi COVID-19 ini.
Lalu, kebijakan di suatu negara perlu diselaraskan dengan negara atau wilayah yang berbatasan langsung. Karena lonjakan kasus yang terjadi pada satu negara dapat mempengaruhi lonjakan di negara atau wilayah lainnya yang berdekatan.
Tambahan lagi, cakupan vaksinasi yang tinggi terbukti dapat mencegah keparahan gejala pada pasien COVID-19 sehingga juga dapat menurunkan potensi kematian akibat COVID-19.
Karenanya, menjelang periode Nataru mendatang, Indonesia harus waspada agar tidak terjadi lonjakan kasus di awal tahun baru 2022. Persiapan dan antisipasi sudah harus di akukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota. Tren kasus secara nasional dan regional harus terus dipantau. Karena apabil trennya naik, segera ditindaklanjuti. Antar bupati dan walikota harus saling berkoordinasi, mengingatkan dan bahu-membahu di wilayahnya mengalami kenaikan kasus.