Dari penelusuran dilapangan, salah satu pemilik apotek di Banjarmasin juga heran dengan iuran tersebut.
“Memang ada iuran sumbangan dan kita beri ratusan ribu untuk acara HKN. Kita bingung juga kok ada minta sumbangan. Kita berharap tidak ada sumbangan lagi,” ucap salah satu pemilik apotek yang tak ingin disebutkan namanya.
Sementara itu, perihal surat iuran sumbangan itu juga mendapat sorotan tajam dari Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin Noor Latifah. Lala sapaan akrab politisi Partai Golkar Banjarmasin itu menilai iuran yang ditarik oleh panitia HKN 2021 sangatlah tidak pantas.
“Tidak pantas iuran itu. Kalau berbicara soal sumbangan seharusnya tidak ada patokan nominal,” tegasnya.
“Kita juga tidak menganjurkan kegiatan HKN justru ada minta-minta sumbangan ke pihak swasta dan lainnya ini kan tidak pas,” lanjutnya.
Bahkan Lala yang juga termasuk dalam tim Badan Anggaran menyebut Dinkes tak pernah mengusulkan anggaran kegiatan HKN.
“Dinas Kesehatan tidak pernah mengusulan kegiatan HKN,” bebernya.
Menyikapi hal ini, Komisi IV lanjut Lala akan memanggil Dinas Kesehatan Banjarmasin untuk mengonfirmasi soal surat iuran sumbangan tersebut.
“Langkah kita kedepan akan memanggil Dinas Kesehatan terkait perhal HKN sekaligus membahas program kerja Dinkes 2022 biar kedepan tidak terjadi lagi hal demikian,” pungkasnya. (qyu)
Editor: Erna Djedi