WARTABANJAR.COM, BANJARBARU – Pengusutan kasus korupsi di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kalsel terus berlanjut. Pada Kamis (23/9/2021), lembaga anti rasuah itu memeriksa 10 orang di kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
Menyikapi maraknya kasus korupsi yang telah menjerat beberapa pejabat Pemerintah daerah di wilayah Kalimantan Selatan, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M Harahap menegaskan akan terus mendukung seluruh aparat penegak hukum (APH) bekerja menjalankan tugasnya.
“Kami telah dan akan selalu bekerja sama dengan KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam pencegahan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi,” tegasnya kepada wartabanjar.com.
Kedepan, lanjutnya untuk mencegah kejadian serupa tidak terus berulang, Rudy meminta agar segenap jajaran instansi pemerintah vertikal, daerah, dan BUMN atau BUMDD di Provinsi Kalimantan Selatan segera melakukan mitigasi risiko kecurangan (fraud).
“Kasus korupsi di Kalimantan Selatan sudah terlalu sering. Saatnya semua pihak melakukan introspeksi,” katanya.
Menurutnya, langkah yang harus dilakukan adalah, pertama, menerapkan governansi dan budaya organisasi yang menopang implementasi strategi organisasi serta upaya pencapaian tujuan dan kinerja.
Hal itu dilakukan melalui penetapan struktur organisasi yang tepat, uraian kerja yang jelas, tanggung jawab yang terukur, dan penempatan orang-orang yang kompeten.