WARTABANJAR.COM, BATULICIN – Kalsel sedang mempersiapkan pembelajaran tatap muka (PTM) di tengah pandemi Covid 19. Penjabat Gubernur Kalsel, Safrizal ZA menetapkan dua syarat minimal yang harus dipenuhi untuk melaksanakan PTM tersebut.
“Saya tetap larang Pembelajaran Tatap Muka (PTM), kecuali semua gurunya sudah divaksin dan memberlakukan protokol kesehatan (prokes) yang ketat,” katanya didampingi Ketua DPRD Kalsel Supian HK di Banjarmasin, Jumat.
Apabila dua persyaratan minimal itu mereka penuhi, kata dia, sekolah disilakan melakukan PTM. Akan tetapi kalau ada yang terpapar COVID-19, PTM di sekolah itu akan ditutup kembali.
Ia mengemukakan pentingnya vaksinasi dan penerapan prokes tersebut, agar pandemi COVID-19 tidak berkepanjangan di “Bumi Perjuangan Pangeran Antasari” atau “Bumi Lambung Mangkurat” Kalsel itu.
Apalagi, kata dia, dengan kemunculan mutasi COVID-19 menjadi varian Delta yang lebih berbahaya daripada COVID-19 selama ini, di Pulau Jawa.
“Kita ingin pandemi COVID-19 segera berakhir dan varian Delta jangan sampai menyebar menyerang warga, maka vaksinasi serta penerapan prokes secara ketat merupakan keniscayaan,” demikian Safrizal.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Dinskes) Kalsel M. Muslim menyatakan pihaknya berupaya semaksimal mungkin agar semua warga, termasuk guru, melakukan vaksinasi.
“Khusus guru yang berada di bawah kewenangan Pemprov Kalsel ada sekitar 6.000 orang dan hingga awal Juni 2021 lebih 50 persen sudah menjalani vaksinasi COVID-19,” ujarnya saat rapat bersama Komisi IV DPRD Kalsel, Senin (21/6).
Vaksinasi untuk kalangan lansia di daerah setempat, masih relatif kecil capaiannya.
“Kecuali itu, kelompok lanjut usia (lansia) persentasenya masih kecil. Karena itu kita harapkan para aparatur atau guru-guru mengajak keluarga mereka terutama yang sudah berumur atau lansia supaya ikut divaksin,” katanya.
Komisi IV DPRD Kalsel yang membidangi pendidikan dan kesehatan menyampaikan aspirasi masyarakat yang sebagian besar sudah menginginkan PTM.
Dalam kaitan PTM tersebut, Komisi IV yang diketuai M. Lutfi Saifuddin terus melakukan monitoring dan evaluasi terutama pada sekolah yang kewenangan pengelolaan oleh pemprov atau dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) provinsi setempat.
“Dari hasil monev (monitor dan evaluasi) tersebut, kami berkesimpulan semua SMA negeri dan SMK negeri menyatakan kesiapan mereka melaksanakan PTM pada awal Tahun Ajaran 2021/2022 atau Juli mendatang,” ujar wakil rakyat dari Partai Gerindra itu. (ant)