WARTABANJAR.COM, PELAIHARI – Wakil Bupati ( Wabup) Tanah Laut, Abdi Rahman, mengatakan distribusi Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram sudah mulai tertib penyalurannya di Tanah Laut, sehingga kelangkaan dapat teratasi dan harganya sudah standar.
“Keadaan itu tidak membuat pemerintah daerah berhenti mengawasi, agar tertib tidak hanya bersifat sementara,”ujar Wakil Bupati ( Wabup) Tanah Laut Abdi Rahman, seusai acara finalisasi draft Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengendalian dan Pengawasan Distribusi LPG 3 kilogram bersubsidi di Ruang Kerja Wabup.
Draft Perbup atau dokumen aturan yang dibentuk, sebut dia, akan mengatur semua aturan pengawasan dan pengendalian penyalur LPG 3 kilogram serta mengatur tentang penerima subsidi.
Kesempatan pendataan layak penerima subsidi, jelas dia, diberikan kepada masing-masing desa dengan kriteria seperti rumah tangga, nelayan, petani, dan usaha mikro.
Selanjutnya, terang dis, proses verifikasi data dan validasinya akan ditentuntukan berdasarkan Musyawarah Desa (Musdes).
“Model yang digunakan seperti halnya proses perhitungan suara,”tegasnya.
Abdi Rahman menyampaikan, desa yang akan melakukan Musdes tentunya berdasarkan hasil data lapangan yang telah dikumpulkan sebelumnya, dengan pengecualian TNI, Polri, PNS, kepala desa serta aparatur desa dan orang yang dianggap mampu secara materil.
“Setelah selesai Musdes tentu akan kembali dimusyawarahkan di tingkat kecamatan. Selanjutnya diserahkan kepada wastib dan langsung direkomendasikan kepada bupati untuk penetapan penerima subsidi,”tegasnya.