WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Pemerintah optimistis kinerja perekonomian mulai membaik di 2021 seiring dengan pelaksanaan kebijakan belanja stimulus fiskal, percepatan program vaksinasi serta mendorong reformasi struktural.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai melakukan pertemuan virtual dengan lembaga pemeringkat Standard & Poor Global Rating (S&P) di Jakarta, Selasa, mengatakan kebijakan tersebut dilakukan untuk menggerakkan konsumsi rumah tangga, investasi maupun ekspor.
“Pemerintah mengalokasikan Anggaran Penanganan COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tahun 2021 sebesar Rp699,4 triliun atau sekitar 49,6 miliar dolar AS. Program tersebut mencakup sektor kesehatan dan perlindungan sosial, dukungan UMKM dan pembiayaan perusahaan, serta insentif bisnis,” ujarnya.
Ia menambahkan percepatan berbagai program tersebut yang juga didukung oleh pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro (PPKM) di 15 provinsi juga telah efektif untuk menekan angka kasus positif COVID-19.
Pemerintah, lanjut dia, juga telah menyiapkan UU Cipta Kerja yang dalam jangka panjang bermanfaat untuk memberikan kemudahan dalam berinvestasi dan menghilangkan masalah birokrasi yang selama ini menimbulkan ketidakefisienan.
“Undang-Undang ini akan menyederhanakan dan mensinkronkan peraturan yang jumlahnya terlalu besar yang seringkali menghambat. UU Cipta Kerja berperan sebagai jembatan antara program mitigasi COVID-19 dan reformasi struktural jangka panjang,” ujar Airlangga.