Terkait Nafkah, Istri Bisa Gugat Suami Tanpa Ajukan Gugatan Cerai

Oleh Nadhiv Audah SH

WARTABANJAR.COM, BANJARBARU – Suami merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah bagi keluarganya, apapun pekerjaan suami selama itu halal dan berapapun penghasilannya ada bagian yang menjadi hak untuk menafkahi istri dan anak.

Sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Dalam pasal tersebut yang menyebutkan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga salah satunya adalah nafkah atau pemeliharaan terhadap anak.

Dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

  1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
  2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak; dan
  3. Biaya pendidikan bagi anak.

Selain itu dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak menyebutkan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

  1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak
  2. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
  3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak
  4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak

Dilihat dari pasal tersebut ada kewajiban sebagai suami kepada istri dan kewajiban sebagai orangtua kepada anak. Namun sering kita mendengar ada suami atau orangtua yang tidak mau memenuhi kewajibannya bukan karena suami atau orangtua tidak mampu, bahkan sampai dengan menelantarkan istri dan anaknya.

Apabila hal tersebut terjadi maka istri dan anak dapat menuntut dengan melakukan dua langkah hukum, yaitu mengajukan gugatan nafkah kepada Pengadilan Agama apabila beragama Islam atau kepada Pengadilan Negeri apabila selain beragama Islam.

Langkah hukum lainnya yaitu laporan pidana.

Mengenai gugatan nafkah terhadap hak istri dan anak disebutkan dalam Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan yang menyebutkan jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Baca Juga :   Ibu Mau Melahirkan di Lokasi Banjir Dievakuasi Paman Birin ke RSUD Ratu Zalecha

Dalam hal gugatan nafkah dapat dilakukan tanpa mengajukan gugatan cerai. Artinya tanpa adanya gugatan cerai pun, gugatan nafkah sebagai kewajiban suami dapat dilakukan.

Namun hal tersebut perlu diingat sebelum mengajukan gugatan nafkah, istri harus bisa melakukan pembuktian mengenai berapa jumlah penghasilan suami dan berapa nafkah yang layak diberikan untuk istri dan anak.

Selain itu dalam hal laporan pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) menyebutkan setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Ancaman hukuman bagi yang melanggar pasal tersebut yaitu sebagaimana dalam Pasal 49 huruf a UU KDRT menyebutkan diancam pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal Rp 15 juta.

Dari uraian tersebut sebenarnya ada hak istri dan anak untuk menuntut suami agar melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga khususnya mengenai nafkah dan pemeliharaan terhadap istri dan anak. (*)

Editor : Hasby

BERITA LAINNYA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

TERBARU HARI INI