Gas LPG Non Subsidi Naik 17 Persen, Komisi VII DPR-RI Sebut Pemerintah Tak Sensitif

WARTABANJAR.COM – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, menganggap Pemerintah ugal-ugalan menaikan harga gas, listrik dan menghapus premium secara serentak.

Mulyanto menganggap Pemerintah tidak sensitif terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat sehingga tega menaikan harga bahan energi tersebut secara berturut-turut.

“Bagaimana bisa Pemerintah menaikan harga komoditas dasar yang diperlukan secara serentak tanpa memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat. Dalam kondisi seperti ini Pemerintah harusnya lebih berhati-hati mengambil keputusan menaikan harga gas, BBM dan listrik. Jangan sampai karena niat menghemat anggaran kompensasi malah menimbulkan gejolak sosial di kalangan masyarakat,” kata Mulyanto.

Mulyanto menegaskan PKS menolak kebijakan yang menyengsarakan masyarakat. Karena itu PKS berupaya menggunakan hak konstitusionalnya agar Pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga gas, listrik dan BBM di awal tahun 2022.

“Masak kebijakan kenaikan tarif listrik PLN, kenaikan harga LPG non-subsidi, dan penghapusan premium, yang menyisakan BBM mahal bagi masyarakat, dilakukan secara serentak di tahun 2022,” ungkapnya.

Bahkan, kata Mulyanto, kenaikan harga LPG non-subsidi sudah lebih dahulu ditetapkan minggu lalu di penghujung Desember 2021. Padahal, ekonomi masyarakat masih kembang-kempis tergerus pandemi Covid-19 yang belum usai dan saat ini masyarakat tengah dihantui penyebaran varian Omicron.

“Ini benar-benar kebijakan yang mencekik rakyat, khususnya mereka yang pendapatannya pas-pasan,” ujar Mulyanto.

Artikel Gas LPG Non Subsidi Naik 17 Persen, Komisi VII DPR-RI Sebut Pemerintah Tak Sensitif pertama kali tampil pada Wartabanjar.