KPK Dukung Kemendagri Bansos Disetop Sementara Jelang Pilkada 2024

WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak dihentikan, tapi hanya disetop sementara jelang Pilkada 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menghentikan sementara distribusi bantuan sosial (bansos) menjelang Pilkada 2024 sebagai bentuk pencegahan konflik kepentingan dan politik uang.

“Penghentian bansos ini bertujuan untuk memitigasi adanya konflik kepentingan, ataupun bentuk-bentuk money politic dalam pilkada ini,” kata Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Rabu (13/11).

Baca juga:Bansos Cair November 2024, Segini Besaran untuk Tiap Penerima Manfaat

Budi mengatakan penghentian sementara distribusi bansos tersebut adalah upaya bersama untuk mewujudkan pilkada berintegritas, yang bebas dari segala bentuk korupsi.

Lebih lanjut, Budi menegaskan KPK akan ikut mengawasi penyaluran bansos sebagai salah satu fokus dalam Monitoring Centre for Prevention (MCP) pada area perencanaan dan penganggaran dan mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dengan ikut mengawasi penyaluran bansos.

“Kami pun mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi program bansos ini, sebagai bentuk pelibatan publik dalam pencegahan korupsi”.

“Penyaluran bansos secara umum oleh pemda tentunya tetap harus mengikuti arahan Kemendagri sebagai instansi pembinanya,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyatakan setuju dengan usulan pendistribusian bantuan sosial (bansos) dihentikan sementara menjelang pencoblosan pilkada 27 November. Tito menerangkan pihaknya tinggal mengeluarkan surat edaran terkait itu.

Artikel KPK Dukung Kemendagri Bansos Disetop Sementara Jelang Pilkada 2024 pertama kali tampil pada Wartabanjar.