ICW Minta Dana Hibah Seluruhnya Harus Diawasi, Tak Terkecuali di KPID Kalsel

WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN –  Seakan tak nampak program kerja yang dijalankan Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Kalsel yang memberikan harapan kepada masyarakat tentang lembaga tersebut. Penggunaan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kalsel kepada KPID Kalsel sebesar Rp 1 Miliar lebih sempat jadi pertanyaan.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalsel Siti Noortita Ayu Febria Norhasani mempersilakan KPID berkomunikasi dengan komisi I apabila ada hambatan dalam pelaksanaannya.

“Kami siap menerima Rapat Dengar Pendapat dari KPID,” singkatnya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Rachmah Norlias. Menurutnya, terkait kinerja KPID dan selaku mitra kerja, biasanya nantinya akan menggelar RDP dengan KPID.

“Selama ini memang menurut kami tidak ada masalah,” katanya, Kamis (6/10).

Kinerja KPID Kalsel Tengah Disorot, Pengamat Pertanyakan Alokasi Dana Hibah Rp 1 M Lebih

Terkait dalam pengelolaan dana hibah di KPID Kalsel, Wakil Koordinator Indoneisa Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto mengatakan, kalau ada temuan yang bermasalah tinggal minta pertanggungjawaban kepada instansinya.

“Bisa minta dikembalikan atau dorong ke penegak hukum setelah dilakukan audit dengan tindak lanjut (PDTT). Kalau secara kelembaga pemerintah, tinggal minta audit saja ke BPK,” katanya.

Dia menambahkan, dana hibah seluruhnya harus diawasi, tetapi yang paling rawan justru yang penyalurannya ke ormas baik lama atau ormas yang tiba-tiba muncul.

Terkait pengelolaan dana hibah di KPID Kalsel, wartabanjar.com berupaya mengonfirmasi dengan Ketua KPID Kalsel, Azhari Fadli. Hingga berita ini ditayangkan masih belum ada jawaban. (has)

Artikel ICW Minta Dana Hibah Seluruhnya Harus Diawasi, Tak Terkecuali di KPID Kalsel pertama kali tampil pada Wartabanjar.