PPKM Resmi Diperpanjang 30 November – 13 Desember, ini Pesan Untuk Bupati dan Walikota di Kalsel

WARTABANJAR.COM – Pemerintah memperpanjang penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa – Bali untuk periode 30 November – 13 Desember 2021melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 63 Tahun 2021. Menyusul itu, juga dikeluarkan InMendagri No. 64 Tahun 2021 khusus kepada Gubernur, Walikota, maupun Bupati terkait vaksinasi.

Pemerintah pusat meminta seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) segera menindaklanjuti arahan yang tertuang dalam dua InMendagri tersebut. Kepala Daerah harus mengutamakan kolaborasi stakeholder terkait seperti TNI, Polri, BIN, BKKBN, lembaga non pemerintah, Satgas COVID-19 dan lainnya.

“Kepada Kepala Daerah diminta segera menindaklanjutinya melalui sumber pendanaan daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku,” Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Kamis (2/12/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Terkait InMendagri tentang PPKM Jawa – Bali, mengatur beberapa pengetatan aktivitas masyarakat. Dikarenakan, dinamika level kabupaten/kota yang meningkat serta perlunya penguatan upaya 3T (testing, tracing dan treatment) agar tidak terjadi perluasan penularan.

Sementara InMendagri terkait vaksinasi, yang berisi arahan untuk mendukung upaya percepatan vaksinasi nasional yaitu mencapai target setidaknya 70% populasi di tiap kabupaten/kota telah memperoleh vaksin dosis pertama.

Pantauan wartabanjar, Inmendagri No 64 tahun 2021 berisikan pesan untuk kepala daerah dari tingkat gubernur hingga bupati dan walikota.

Berikut pesan untuk bupati dan walikota yang tercantum di Inmendagri No 64 Tahun 2021:

Khusus kepada Bupati/Wali kota untuk:
a. mengintensifkan dan upaya segenap
sumber daya dalam rangka percepatan
vaksinasi sehingga dapat mencapai target
minimal dosis 1 (satu) sebesar 70% (tujuh
puluh persen) pada bulan Desember;
vaksinasi
b. melaksanakan percepatan vaksinasi sampai dengan tingkat pemerintahan terkecil berbasis kecamatan, kelurahan, desa, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dengan melibatkan tokoh agama, masyarakat, tokoh adat, tokoh
Pembinaan Penggerak Kesejahteraan Keluargga (PKK), organisasi masyarakat,
profesi, pemuda, organisasi
organisasi perguruan tinggi ilmu kesehatan yang memobilisasi sokter muda, perawat dan sumber daya manusia lainnya;
C. menggencarkan vaksinasi terpusat tempat-tempat umum antara lain seperti di pabrik, tempat ibadah, instansi/kantor, pasar dan terminal;
d. melakukan upaya jemput bola dari pintu
ke pintu (door to door) khususnya bagi
kelompok lanjut dan usia warga disabilitas;
e. melakukan vaksinasi di malam hari untuk
lebih memberikan akses kepada warga
yang sehari-hari bekerja sampai sore hari;
f. mempertimbangkan vaksin sebagai syarat
untuk pemberian bantuan sosial dengan
memperhatikan cermat tetap secara
karakteristik dan kondisi masing-masing
daerah; aplikasi
g. mensosialisasikan pengunaan sebagai
PeduliLindungi gencar secara untuk
memasuki/menggunakan syarat
fasilitas publik; vaksinasi
h. melaksanakan percepatan dengan memperhatikan pemenuhan dosis
ke-2 (kedua) guna tercapainya kekebalan
secara optimal pada masyarakat; dan
i. melakukan kampanye dan sosialisasi secara masif dengan mengoptimalkan semua media baik media cetak, media online/digital, radio dan televisi
dengan melibatkan tokoh
masyarakat serta agama jaringan masyarakat yang berpengaruh
akan pentingnya vaksinasi bagi semua
lapisan masyarakat.(aqu)

Baca Juga :   SAR Malaysia-Indonesia Latihan Pencarian Pesawat ATR Hilang Kontak

Editor Restu

BERITA LAINNYA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

TERBARU HARI INI