Perbaikan Kualitas Pemerintahan, BPKP Perwakilan Kalsel Gelar Pelatihan

WARTABANJAR.COM, BANJARBARU – Guna memberikan pemahaman penilaian sistem pengendalian intern atau SPIP Terintegrasi serta merumuskan area of improvement (Aol) dan rekomendasi strategis yang dapat memberikan nilai tambah. Digelar Pelatihan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi untuk 11 pemerintah daerah.

Pelatihan digelar mulai 11 Oktober hingga 15 Oktober 2021 di Banjarmasin. Diikuti peserta sebanyak 33 orang dari 11 pemerintah daerah di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Seltan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Para peserta berdinas di Inspektorat dan Bappeda atau Bappedalitbang masing-masing daerah.

Instruktur pelatihan beragam, berasal dari Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kedeputian BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M Harahap membuka pelatihan tersebut, didampingi oleh Koordinator Pengawasan Bidang APD selaku Ketua Panitia, Anom Bajirat Suta.

Rudy M Harahap mengatakan, peserta terlebih dulu harus mengetahui sejarah tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pengembangan dan implementasi SPIP Terintegrasi. Tahapan tersebut terdiri dari inisiasi-sosialisasi, sosialisasi-implementasi, implementasi-internalisasi, internalisasi-aktualisasi, dan aktualisasi-akulturasi.

“Tahapan terakhir adalah di mana sistem pengendalian intern dapat menjadi sebuah budaya organisasi yang melekat (embedded) di dalam proses bisnis organisasi,” katanya.

Rudy juga menyampaikan, penilaian maturitas SPIP sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 2016, tetapi BPKP menemukan berbagai permasalahan, seperti penyelenggaraan SPIP dominan untuk melihat ketaatan (compliance) daripada kinerja (performance), proses penilaian belum sepenuhnya dikaitkan dengan penetapan tujuan, dan tidak diidentifikasinya area of improvement (AOI) untuk perbaikan kualitas governansi pemerintahan.

Baca Juga :   Para Atlet Kalsel ke Peparnas Papua 2021 Dapat Jaminan BPJS Ketenagakerjaan dari BPJAMSOSTEK Banjarmasin

Ditegaskan oleh Rudy, BPKP kemudian menyempurnakan penilaian penyelenggaraan SPIP menjadi “Result-Based SPIP” atau “New SPIP”. Penyempurnaan ini menyangkut penilaian penyelenggaraan SPIP, yang diperluas pada penetapan tujuan, struktur dan proses, pencapaian tujuan.

Baca Juga :   Kemenag Balangan Izinkan Shalat Idul Adha di Zona Kuning

Selain itu, terdapat juga pembaharuan mekanisme dan skor penilaian agar terintegrasi, dan pembaharuan periode yang dinilai, serta hasil penilaian tidak hanya skor, tetapi AOI dan rekomendasi, yang akan dimonitor tindak lanjutnya pada periode berikutnya.

Rudy juga menyatakan bahwa pelatihan merupakan salah satu strategi BPKP untuk meningkatkan kompetensi pegawai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, selain penguatan internal BPKP.

Selain peningkatan kompetensi ini, dinyatakan, hal-hal lain yang diperlukan untuk keberhasilan implementasi SPIP adalah dorongan dari pimpinan, komitmen manajemen, inspektorat memfasilitasi penerapan manajemen risiko, dan semua pihak terus belajar secara berkelanjutan.

Materi pelatihan menyangkut dasar hukum serta manfaat pembinaan dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP, overview penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP, proses penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP, penilaian penetapan tujuan, penilaian struktur dan proses, penilaian pencapaian tujuan SPIP, dan penggunaan aplikasi e-SPIP. (has)

Editor : Hasby

BERITA LAINNYA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

TERBARU HARI INI