Pemerintah Godok Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Begini Kata Pengamat

Oleh Nadhiv Audah SH

WARTABANJAR.COM, BANJARBARU – Pemerintah bersama DPR sedang menggodok Undang-undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Selanjutnya UU HPP akan ditandatangani Presiden untuk segera  disyahkan.

Dengan demikian, semua aturan yang berada di dalamnya harus dilaksanakan mulai tahun depan.

Berdasarkan dari berbagai sumber bacaan penulis, dalam UU HPP belum ada penomoran sekalipun sudah disyahkan dalam rapat paripurna DPR. Sebagaimana ketentuan peraturan perundangan, penomoran merupakan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM yang sekaligus akan mengundangkannya.

Tujuan Undang-undang HPP ini sendiri adalah guna meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, bentuk transformasi dan meningkatkan efisiensi dalam sistem perpajakan serta untuk mempermudah pemantauan wajib pajak.

UU HPP terdiri dari 9 Bab dan 19 Pasal. Dengan adanya aturan ini, sejumlah aturan pajak mengalami perubahan.

Sebagaimana dalam Bab II Pasal 2 angka 1 Undang-undang HPP menyebutkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan (NIK).

Dalam pasal tersebut juga menjelaskan teknis pengintegrasian data kependudukan dengan data wajib pajak akan dilakukan lintas kementerian. Dengan terintegrasinya penggunaan NIK akan mempermudah memantau administrasi wajib pajak Indonesia, khususnya orang pribadi.

Adapun penggabungan NIK dan NPWP ini sejalan dengan perkembangan regulasi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Pelayanan Publik.

Namun dalam hal ini tidak semua masyarakat yang memiliki NIK akan dikenakan penghasilan kena pajak (PKP) sebagaimana disebutkan dalam UU HPP bagi orang pribadi yang memiliki penghasilan dibawah Rp 60 juta rupiah pertahun tidak dikenakan pajak atau penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Baca Juga :   Dini Hari, Tiga Rumah di Anjir Barito Kuala Dilalap si Jago Merah
Baca Juga :   Dirkrimsus Polda Kalsel Kombes Pol Sapta Maulana Marpaung Meninggal Dunia, Jenazah Pagi Ini Diberangkatkan Ke Jakarta

Namun apabila diatas dari 60 juta pertahun, maka akan dikenakan pajak sebagaimana disebutkan dalam Bab III Pasal 3 angka 7 Undang-undang HPP mengenai tarif pajak yang diterapkan atas pendapatan pajak penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) sebagai berikut :

  • Penghasilan sampai dengan Rp 60 juta kena tarif 5 persen.
  • Penghasilan di atas Rp 60 juta – Rp 250 juta kena tarif 15 persen.
  • Penghasilan di atas Rp 250 juta – Rp 500 juta kena tarif 25 persen.
  • Penghasilan di atas Rp 500 juta – Rp 5 miliar kena tarif 30 persen.
  • Penghasilan di atas Rp 5 miliar kena tarif 35 persen.

Undang-undang HPP juga melakukan perubahan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Bab IV Pasal 4 angka 2 menyebutkan, PPN yang sebelumnya sebesar 10 persen naik menjadi 11 persen mulai 1 April 2022. Selanjutnya tarif PPN akan kembali naik menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

Selain hal tersebut di atas Undang-undang HPP juga melakukan beberapa perubahan dalam hal ketentuan terkait program pengungkapan sukarela wajib pajak, ketentuan pajak karbon dan ketentuan terkait cukai. (*)

Editor : Hasby

BERITA LAINNYA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Baca Juga :   Desa Majumulyo Mantewe Wakili Tanah Bumbu Lomba Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional Tingkat Provinsi, Ini Keunggulannya

spot_img

TERBARU HARI INI