Kalimantan Bukan Daerah Langganan Banjir, Komisi IV DPR RI Ungkap ini

WARTABANJAR.COM – Dua provinsi di pulau Kalimantan, Kalsel, Kalteng dan Kalbar sedang dilanda musibah banjir hampir satu bulan lamanya.

Fakta mengejutkan diungkap jika pulau Kalimantan sebenarnya bukan wilayah rentan banjir.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin dalam kesempatan PKS Legialtive Corner menyampaikan bahwa banjir bukan hanya karena kejadian alam, namun juga manusia.

Hutan Kalimantan, imbuhnya, sebagai paru-paru dunia yang kini mengalami deforestasi tinggi menjadi salah satu alasannya.

“Kalimantan Barat ini sebenarnya bukan daerah ‘langganan’ banjir. Bahkan data dari BMKG saja menunjukkan potensi banjir Sintang berada di tingkat menengah ke rendah. Ini berarti ada latar belakang yang perlu diselidiki sebagai penyebab banjir ini.” ungkap Akmal dalam diksusi bertajuk ‘Banjir Besar Kalimantan Rapor Merah Jokowi Atasi Bencana’ pada Jumat siang (19/11/2021).

Banjir Sintang yang terjadi sejak 21 Oktober lalu merupakan banjir terbesar dalam kurun 40 tahun terakhir bila dilihat dari luasan kawasan yang terdampak serta lamanya durasi bencananya.

Ancaman banjir ini kata Akmal, memang sudah ada melihat tingginya laju deforestasi hutan di Kalimantan. KLHK bahkan melaporkan bahwa kerugian material dari alih fungsi lahan mencapai ratusan triliun.

“Di Kalimantan ada 8,3 juta hektar lahan yang dialihfungsikan. Kunjungan kami ke lapangan melihat bahwa perambahan hutan ini banyak terjadi. Alih fungsi hutan digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan hingga pertambangan. Kami sangat mendukung sektor perkebunan ini, namun jangan sampai mengorbankan hutan kita.” tegas Akmal.

Selain alih fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas, deforestasi yang tinggi menjadi salah satu penyebab banjir. Pemberian izin perusahaan untuk membuka lahan menjadi salah satu alasan laju deforestasi yang tinggi. Dahulu, perizinan kawasan perkebunan diberikan oleh bupati atau dalam hal ini pemerintah daerah, namun saat ini perizinan lahan diberikan kepada pemerintah pusat.

Baca Juga :   Waduh, Kekerasan Terhadap Perempuan Melonjak Selama Pandemi

Dalam diskusi tersebut, Akmal menjelaskan bahwa terdapat gap yang cukup tinggi antara harapan pemerintah untuk melestarikan hutan dengan realita yang ada. Faktanya, anggaran untuk pengawasan, pelestarian hingga perbaikan hutan terhitung sangatla kecil. Padahal, untuk menjaga hutan, tidak cukup hanya dengan kampanye ataupun sosialisasi.

“Sebagai upaya memitigasi dan mengatasi bencana, pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu melakukan sinergi, konsistensi penegakan undang-undang serta komunikasi yang kuat. Semua pihak harus melakukan peran bersama, karena korbannya adalah seluruh rakyat.” Sahut Legislator PKS ini.

Sebagai alasan, Andi memaparkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab ini perlu diselesaikan. Sehingga pendekatan melalui hukum menjadi opsi tak terbantahkan untuk memberantas tindak ilegal perusakan hutan. Menurutnya, lingkungan seharusnya menjadi pertimbangan utama untuk memberikan izin.

“Saat ini kami sedang memastikan wacana perlebaran DAS Kapuas ini betul direalisasikan. Penegakan hukum tanpa pandang bulu juga akan terus kami awasi, apalagi dalam tubuh KLH sendiri sudah ada dirjen penegakan hukum. Ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa hutan ini bermanfaat untuk rakyat bukan hanya segelintir orang.” Pungkas Akmal mengakhiri.(aqu)

Editor Restu

BERITA LAINNYA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

TERBARU HARI INI