Ichwan Noor Chalik: Keputusan Pemko Banjarmasin Terkait Baliho Bando Sudah Tepat

WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Pengamat Kebijakan Publik Kota Banjarmasin, Ichwan Noor Chalik, angkat bicara terkait surat permintaan penundaan pembongkaran baliho bando di sepanjang Jl. A Yani oleh DPRD ke Walikota Banjarmasin.

Ichwan mengaku sangat prihatin dengan sikap Dewan yang ingin meminta penundaan eksekusi oleh Satpol PP.

Pasalnya, keberadaan bando yang masih terpampang telah melanggarar aturan perundang-undagnan.

“Ada keheranan dan tanda tanya besar. Apa maksud dan tujuan minta ditunda? Bukankah sisa bando yang belum dibongkar itu barang ilegal karena tidak berizin dan sudah dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Ichwan.

Ichwan Noor Chalik (Ist)

Ia menilai, apa yang dilakukan Walikota Banjarmasin sudah sesuai dengan aturan dalam hal penyelenggaraan reklame.

Hal itu menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2006, tentang Jalan dan Peraturan Menteri PU Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman  Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.

“Regulasi itu jelas melarang pemasangan Iklan dan media informasi yang melintang diatas jalan. Kemudian Walikota juga menerima Surat dari Kapolresta Banjarmasin  yang meminta agar Bando-Bando yang melintang diatas Jalan segera dibongkar,” ucap Ichwan.

Ichwan menganggap, Walikota telah melakukan langkah-langkah yang sudah sangat tepat selaku Kepala Daerah, yaitu berkewajiban mentaati seluruh Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 67,

Kemudian, pihak pemilik bando melakukan upaya hukum dengan menggugat Pemko ke Pengadilan. Hasilnya Pengadilan menolak gugatan mereka dan keputusan Pengadilan sudah inkracht.

Selain itu, diketahui Pemko Banjarmasin juga tidak lagi memungut pajak atas Bando-Bando tersebut, sejak tahun 2014 sampai tahun 2019.

Baca Juga :   Bawaslu Terima Laporan, Oknum ASN Pemprov Kalsel Foto Bersama Calon Gubernur Nomor Dua Sambil Acungkan Jari

Akan tetapi walaupun ijinnya sudah tidak berlaku lagi pihak advertising tetap menjual Bando-Bando tersebut untuk tujuan komersial dengan tahun 2020 atau saat pembongkaran tahap I.

Baca Juga :   DPRD Kalsel Rombak Raperda SOPD Sesuaikan UU Omnibus Law

“Jadi saya merasa heran dengan sikap DPRD yang ngotot minta ditunda dengan dalil ada perjanjian atau kesepakatan. Padahal Kepala Daerah berdasarkan pasal 76 UU No. 23/2014 dilarang  mengambil keputusan yang menguntungkan golongan tertentu,” katanya.

Ia menambahkan, pihak Dewan seharusnya berkewajiban melakukan pengawasan terhadap Walikota dalam pelaksanaan Perda dan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang terkait, sesuai dengan amanat undang-undang.

“Bukan sebaliknya mendorong Walikota melakukan diskriminasi dan melanggar hukum. Apakah pimpinan Dewan menghendaki penundaan pembongkaran menunggu sampai robohnya bando-bando tersebut? Dan menimpa anggota dewan atau keluarganya atau masyarakat pengguna jalan lainnya,” imbuhnya.

Tak lupa, Ichwan juga mengingatkan kepada anggota dewan, bahwa pihak advertising sudah memperoleh keuntungan yang sangat besar dengan tetap menjual bando-bando mereka, walaupun izinnya sudah tidak ada dan tidak bayar pajak.

“Saya ingatkan juga kalau penggalian dan pemungutan PAD harus dari sumber-sumber yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” pungkas Ichwan. (qyu)

Editor: Erna Djedi

BERITA LAINNYA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

TERBARU HARI INI