WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Sidang dugaan tindak pidana korupsi pengadaan iPad untuk 30 anggota DPRD Kota Banjarbaru digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jalan Pramuka Banjarmasin menghadirkan saksi, Selasa (29/3/2022).
Terungkap, 30 unit iPad tersebut merupakan barang non resmi atau biasa dikenal black market. Terlihat dari part numbernya, bukan barang Indonesia.
Selain itu, ipad berbeda dari spek yang seharusnya, yakni harusnya 12.9 inci ternyata 11 inci.
“Barang non resmi maka jelas harganya lebih murah. Kalau untuk ipad 12,9 inci kisaran harga mulai Rp 17 jutaan sampai Rp 20 jutaan,” kata saksi, Bahrul Ilmi saat di PN Tipidkor Banjarmasin.
Saksi lainnya dari Hapeworld Banjarmasin, Diar Pramana Putra menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan dukungan pabrik untuk CV Kiaratama Persada.
“Hapeworld tidak pernah memberikan surat dukungan pabrik, tetapi pada pengadaan ipad anggota DPRD Banjarbaru itu justru ada. Mengatasnamakan Hapeworld dan ada mencantumkan tanda tangan saya serta stempel,” bebernya.
Ditegaskan Diar, dirinya tidak pernah menandatangani surat dukungan pabrik tersebut. Terlebih lagi stempel Hapeworld merupakan versi lama.
Kuasa hukum tersangka dari pihak swasta, Ali Martado usai sidang kepada wartabanjar.com mengatakan, kliennya tidak ada hubungan dengan Rahman yang merupakan sosok minta dukungan pabrik di Hapeworld.
“Nanti kami lihat keterangan Rahman sebagai pihak peminjam CV klien kami yang kini tersangka,” singkatnya.
Sidang mendengarkan keterangan saksi itu Majelis Hakim diketuai oleh I Gede Yuliartha beranggotakan anggota Ahmad Gawi dan Arif Winarno. Sidang menghadirkan tersangka secara virtual yakni Direktur CV Kiatama Persada AS dan ASN eselon II B di sekretariat DPRD Banjarbaru, AY.