WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengingatkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) patut disikapi serius. Hal itu agar tidak dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk mengganggu stabilitas yang berujung pada disintegrasi bangsa.
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, derasnya gelombang PHK yang menyebabkan pengangguran, jika tidak disikapi dengan serius dapat dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membuat situasi sosial di masyarakat menjadi panas.
“Peristiwa Mei 1998 mengajarkan kepada kita bahwa gonjang-ganjing ekonomi bisa berdampak pada sosial, politik, dan berujung pada masalah disintegrasi bangsa,” kata Bamsoet sapaan akrabnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (24/06/2024).
Baca juga: Pemerintah Rilis Logo HUT Kemerdekaan ke-79 RI, Begini Filosofinya
Menurut dia, gelombang PHK yang mulai melanda disebabkan oleh labilnya situasi perekonomian dunia. Misalnya, sudah ada sekitar 13.800 buruh tekstil terkena PHK dari Januari hingga Juni 2024, sebagaimana yang dilaporkan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN).
“Selain itu, setidaknya sudah ada enam pabrik besar yang tutup, dan empat pabrik besar yang melakukan PHK untuk efisiensi. Sektor ekonomi digital juga turut terkena, Tokopedia telah mengumumkan PHK pada 450 orang karyawannya,” ucapnya seperti dikutip Wartabanjar.com.
Di saat bersamaan, hampir 10 juta atau sekitar 22,25 persen Generasi Z berusia 15-24 tahun berstatus tidak memiliki kegiatan, baik kegiatan di pekerjaan, pendidikan, maupun pelatihan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).