Sepuluh Raperda Masuk Daftar Prioritas DPRD Tanah Bumbu Tahun 2027
WARTABANJAR.COM, TANAH BUMBU - DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan 10 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Dari jumlah tersebut, dua Raperda merupakan inisiatif DPRD, sedangkan delapan lainnya berasal dari usulan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
Penetapan itu disepakati dalam rapat paripurna masa persidangan ketiga rapat ke-21 di ruang sidang utama Kantor DPRD Tanah Bumbu, Senin (16/11/2026).
Ketua DPRD Tanah Bumbu Andrean Atma Maulani memimpin rapat tersebut. Ia didampingi Wakil Ketua I H. Hasanuddin dan Wakil Ketua II H. Sya’bani Rasul.
Dalam agenda tersebut, Plt. Sekretaris DPRD Tanah Bumbu Muhammad Jalani, S.H., M.Hum., membacakan keputusan mengenai persetujuan penetapan 10 Raperda prioritas 2027.
Dua Raperda yang menjadi inisiatif DPRD masing-masing mengatur penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan serta perlindungan dan pemberdayaan petani milenial.
Sementara itu, delapan usulan pemerintah daerah mencakup sejumlah bidang pemerintahan, pembangunan, hingga pengelolaan keuangan daerah.
Di antaranya, Raperda tentang penyelenggaraan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja, pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah, serta bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
Daftar tersebut juga memuat perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025–2029 dan perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Selain itu, terdapat Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, serta APBD Tahun Anggaran 2028.
Penetapan 10 Raperda tersebut tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 100.3.3/12/DPRD.BP/2026.
Propemperda menjadi pedoman bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun serta membahas rancangan peraturan daerah yang diprioritaskan selama 2027.
Dalam keputusan itu juga diatur kemungkinan perubahan Propemperda.
DPRD bersama pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian apabila terdapat kebutuhan masyarakat, kebijakan nasional, maupun perintah peraturan perundang-undangan.
Rapat paripurna kemudian ditutup dengan penandatanganan persetujuan penetapan Propemperda Tahun 2027 oleh pimpinan DPRD bersama Bupati Tanah Bumbu. (Wartabanjar.com/Haidar/*)