UMP Kalsel 2027 Akan Ditetapkan 21 November ini, UMK 25 November
WARTABANJAR.COM - Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual di Command Center Kalsel, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (16/11/2026).
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Rusma Khazairin mengatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meminta pemerintah kabupaten/kota segera mempercepat proses penetapan upah minimum daerah untuk tahun 2027.
Langkah tersebut diperlukan agar seluruh tahapan penetapan upah dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Rusma menjelaskan, dalam rapat tersebut turut disampaikan batas waktu penetapan sejumlah jenis upah minimum, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Untuk penetapan upah minimum provinsi (UMP), batas waktu yang disampaikan adalah 21 November 2026.
Sementara penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dijadwalkan paling lambat 25 November 2026.
“Batas waktunya 21 November atau sekitar seminggu lagi harus sudah ditetapkan. Kemudian untuk UMK pada 25 November 2026,” jelasnya.
Baca Juga Kecelakaan Lalu Lintas di Kalsel Turun 27 Persen, Operasi Zebra Intan Sasar Pelanggaran Berisiko
Menindaklanjuti hal tersebut, Rusma meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota, terutama dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan transmigrasi, segera melakukan langkah percepatan dalam proses penetapan upah minimum.
Menurutnya, koordinasi dan kesiapan perangkat daerah menjadi faktor penting agar seluruh tahapan dapat berjalan sesuai ketentuan dan tidak melewati tenggat waktu.
“Kami meminta kawan-kawan, terutama dari Dinas Nakertrans, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, segera melakukan upaya-upaya percepatan dalam rangka penetapan upah minimum regional ataupun upah minimum daerah,” ungkapnya.
Ia berharap seluruh pemerintah daerah dapat menyelesaikan proses penetapan sesuai jadwal sehingga kepastian mengenai upah minimum dapat segera diperoleh.
Penetapan upah minimum tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam menjaga keseimbangan kepentingan pekerja dan dunia usaha, sekaligus mendukung iklim ketenagakerjaan yang kondusif di Kalimantan Selatan. (Wartabanjar.com/MC Kalsel/*)