Bantu Warga Desa Selesaikan Masalah Hukum, Pemkab Tabalong Bina 131 Paralegal
WARTABANJAR.COM, TANJUNG – Pemerintah Kabupaten Tabalong terus berupaya memperluas akses layanan bantuan hukum bagi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
Salah satunya dengan memperkuat kapasitas paralegal yang bertugas di Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Layanan dan Pembinaan Paralegal Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan Tahun 2026 yang digelar Bagian Hukum Setda Tabalong di Balai Rakyat Haji Dandung Suchrowardi.
Baca juga: Distribusi Air Bersih di Banjarbaru dan Kabupaten Banjar Terhenti 24 Jam
Baca juga: Murilo Mendes Tak Ingin Ulang Kesalahan Barito Putera Saat Lawan RANS, Jelang Kontra Persiba
Kegiatan ini diikuti 131 perwakilan paralegal dari desa dan kelurahan se-Tabalong.
Pembinaan menghadirkan dua narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan.
Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Tabalong, Pathul Zannah, menjelaskan pembinaan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan paralegal dalam memberikan pendampingan hukum awal kepada masyarakat.
Materi pembekalan mencakup keterampilan mediasi, penyuluhan hukum, penanganan perkara sederhana hingga penelusuran dokumen hukum.
Pathul menegaskan, paralegal memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memahami persoalan hukum sekaligus mencari jalan penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi.
“Melalui pembekalan, paralegal diharapkan memiliki keterampilan dalam memberikan layanan hukum awal, termasuk membantu penyelesaian sengketa melalui musyawarah. Dengan begitu, masyarakat bisa mendapatkan layanan hukum yang cepat, mudah dijangkau, dan gratis,” ujarnya, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, keberadaan paralegal di Posbankum Desa dan Kelurahan menjadi salah satu upaya mendekatkan layanan bantuan hukum kepada masyarakat, terutama bagi warga yang membutuhkan pendampingan dalam menghadapi persoalan hukum.
Pemkab Tabalong berharap kapasitas paralegal semakin meningkat sehingga mampu menjalankan perannya secara optimal.
Selain memperluas akses bantuan hukum, penguatan Posbankum juga diharapkan dapat mendorong penyelesaian berbagai persoalan di tengah masyarakat secara damai melalui musyawarah dan mediasi.(wartabanjar.com)
