WARTABANJAR.COM, PELAIHARI - Desa Damar Lima di Kecamatan Batu Ampar di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan resmi ditinjau langsung oleh Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah (TPK2D) Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka evaluasi performa ketahanan keluarga, Selasa (19/5/2026).

Langkah krusial ini mendapat perhatian serius dari Wakil Bupati Tanah Laut, H Muhammad Zazuli.

Ia mengingatkan agar agenda tahunan ini tidak terjebak dalam formalitas perlombaan seremonial, melainkan harus melahirkan dampak konkret yang menyentuh hajat hidup warga setempat.

Baca Juga Anak Aniaya Ayah Kandung di Sungai Pinang Banjar, ini Kronologinya

"Yang paling penting bukan semata-mata mengejar predikat atau penilaian terbaik, tetapi bagaimana program-program yang dijalankan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya di sela-sela verifikasi lapangan tersebut.

Apresiasi tinggi turut dialamatkan Zazuli bagi jajaran Pemerintah Desa Damar Lima beserta seluruh warganya yang sukses terpilih menjadi representasi Kabupaten Tanah Laut di tingkat provinsi.

Menurut sang Wakil Bupati, pencapaian ini adalah buah manis dari solidnya sinergi lintas sektor, mulai dari aparatur desa, TP PKK, hingga para penggerak posyandu.

Lebih lanjut, Zazuli menggarisbawahi bahwa fondasi utama keberhasilan program daerah berada pada partisipasi aktif akar rumput, bukan sekadar bertumpu pada kebijakan di atas kertas.

"Mari kita terus memperkuat semangat gotong royong dan kolaborasi dalam menciptakan keluarga yang harmonis, mandiri dan sejahtera. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri tanpa keterlibatan aktif masyarakat," imbuhnya.

Sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi yang kerap luput dari sorotan, orang nomor dua di Tanah Laut ini juga menyerahkan penghargaan kepada para kader PKK dan Posyandu yang menjadi ujung tombak pelayanan di masyarakat.

"Peran ibu-ibu kader sangat luar biasa. Meski sering tidak terlihat, dampaknya sangat besar bagi kemajuan daerah," katanya.

Menutup arahannya, Zazuli menuntut adanya konsistensi pelayanan dari seluruh instansi dan kader terkait.

Ia menegaskan, kualitas program pemberdayaan masyarakat harus terus dipertahankan secara berkelanjutan, bukan hanya mendadak optimal saat menyambut tim penilai.