Sementara itu, Anggota BPK RI, Fathan Subchi, menekankan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengawasan agar kebijakan yang dihasilkan lebih akuntabel.
Kepala BPK Provinsi Kalimantan Selatan, Andriyanto, menegaskan bahwa sinergi antar lembaga menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan bertanggung jawab.
Seminar Nasional ini tidak hanya menjadi ruang dialog, tetapi juga pijakan dalam memperkuat kebijakan daerah yang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Wartabanjar/*)
Ediror: Yayu
