WARTABANJAR.COM, TANAH BUMBU - Komitmen peningkatan infrastruktur kembali ditegaskan Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu, H Sya'bani Rasul, dengan turun langsung ke lapangan memantau kegiatan survei yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Senin (20/04/2026).

Peninjauan ini dilakukan sebagai bagian dari rencana pengaspalan dan peningkatan jalan di sejumlah desa di Kecamatan Satui, termasuk Desa Satui Timur, yang akan masuk dalam penganggaran murni daerah tahun 2026.

Sya’bani menegaskan, kebijakan pembangunan pemerintah daerah harus benar-benar mengedepankan prinsip keadilan bagi masyarakat.

Baca Juga Mau Jual Emas Antam? Harga Hari Ini 21 April 2026 Naik Rp 40.000

Terutama dalam sektor infrastruktur, penentuan skala prioritas dinilai harus mempertimbangkan tingkat urgensi akses jalan yang akan ditingkatkan.

“Fokus utama kita adalah jalan penghubung antar desa dan antar kecamatan. Di Kecamatan Satui sendiri masih banyak desa yang belum memiliki akses memadai menuju ibu kota kecamatan,” ujarnya.

Ia menilai, kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada mobilitas warga, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.

Karena itu, pembangunan jalan dinilai sebagai kebutuhan mendesak yang harus segera direalisasikan.

Lebih lanjut, Sya’bani menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan pemenuhan hak dasar masyarakat.

Infrastruktur jalan, kata dia, menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas hidup serta membuka peluang ekonomi lokal.

“Ini adalah kewajiban bersama. Eksekutif dan legislatif harus bersinergi memfasilitasi kebutuhan dasar masyarakat agar kesejahteraan mereka bisa meningkat,” tegasnya.

Dengan turun langsung ke lapangan, ia berharap proses perencanaan hingga penganggaran dapat berjalan lebih tepat sasaran.

Hasil pemantauan ini nantinya akan menjadi bahan penting dalam pembahasan perubahan anggaran pertengahan tahun 2026.

Sya’bani juga berharap program peningkatan jalan yang direncanakan benar-benar mampu mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Tanah Bumbu, tanpa terkecuali.

“Pengawasan langsung ini bagian dari upaya kita agar anggaran yang disusun nanti benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkeadilan,” pungkasnya. (Wartabanjar.com/Haidar/*)

Editor Restu