WARTABANJAR.COM, PELAIHARI– Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melakukan langkah strategis dengan menyambangi Kabupaten Bandung di Jawa Barat guna memperkuat sistem informasi pengendalian harga pada 15-17 April 2026.
Langkah ini diambil sebagai upaya kritis untuk mengatasi hambatan birokrasi data yang selama ini menjadi tantangan di Bumi Tuntung Pandang.
Meskipun pasokan komoditas pokok di Tanah Laut tergolong aman, kecepatan akses informasi dan integrasi data real-time masih menjadi “pekerjaan rumah” yang harus segera diselesaikan.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Tanah Laut, Masturi, mengungkapkan bahwa secara umum Kabupaten Tanah Laut tidak mengalami kerawanan dari sisi pasokan bahan pokok.
“Komoditas pokok di Tanah Laut relatif surplus, namun kami masih menghadapi kendala pada sistem informasi, khususnya terkait kecepatan dan integrasi data, baik di internal daerah maupun dengan pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pemilihan Kabupaten Bandung sebagai lokasi studi banding didasari oleh kecanggihan sistem informasi mereka yang sudah menjangkau hingga ke tingkat pasar secara langsung.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin mempelajari dan meniru praktik baik dalam membangun sistem informasi berbasis web yang dapat diakses kapan saja, termasuk oleh pimpinan daerah, guna mempercepat pengambilan keputusan strategis,” tambahnya.
Rombongan yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Tanah Laut, H.M. Zazuli, disambut hangat oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung, Diki Anugrah.
Diki menekankan bahwa kolaborasi lintas daerah adalah kunci stabilitas ekonomi nasional.
“Pengendalian inflasi merupakan prioritas strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, peran TPID menjadi sangat penting, terutama dengan dukungan sistem informasi yang cepat, akurat, dan berbasis data real time,” ungkap Diki.
