WARTABANJAR.COM, TANAH BUMBU - Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, turun langsung menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026.

Kehadiran Andrean bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk komitmen DPRD dalam memastikan transformasi digital berjalan terarah dan berdampak nyata terhadap sistem keuangan serta pelayanan publik.

Kegiatan yang digelar di Mini Stage EXPO Tanbu 2026, kawasan terbuka samping KFC Simpang Empat, Minggu (05/04/2026), itu menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam memperkuat ekosistem digital.

Baca Juga Pembunuhan Mahasiswa ULM, ini Jejak Terakhir Zahra yang Terkuak di Sidang

Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, dalam arahannya menekankan bahwa digitalisasi harus dimaknai sebagai solusi, bukan sekadar inovasi berbasis teknologi.

Langkah konkret yang terus didorong adalah penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Implementasinya kini semakin luas, menjangkau berbagai lini layanan seperti pajak, retribusi, perizinan, hingga transaksi di fasilitas kesehatan dan pasar rakyat.

Selain itu, sistem pembayaran daerah juga telah terkoneksi dengan Bank Kalsel, QRIS, dan platform digital nasional, sehingga membuka akses transaksi yang lebih praktis dan minim risiko.

Capaian tersebut turut mengantarkan Tanah Bumbu mempertahankan status sebagai daerah kategori digital, sekaligus menempati posisi tiga besar dalam penilaian digitalisasi daerah oleh Bank Indonesia Kalimantan Selatan.

Ke depan, pemerintah daerah menargetkan perluasan kanal pembayaran digital serta integrasi sistem di seluruh perangkat daerah. Bahkan, pada triwulan akhir 2026, ditargetkan mayoritas transaksi retribusi telah beralih ke skema non-tunai.

Sementara itu, Andrean menegaskan bahwa DPRD memiliki kepentingan besar dalam mengawal digitalisasi, terutama dalam aspek transparansi dan penguatan pendapatan daerah.

“DPRD tentu mendukung penuh upaya percepatan digitalisasi ini, karena dampaknya sangat positif bagi tata kelola keuangan daerah dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, konsistensi implementasi digital juga akan berdampak pada kualitas laporan keuangan daerah, termasuk dalam menjaga capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).